HARIANHALUAN.ID – Suksesnya penataan pemerintah nagari di Kabupaten Pasaman Barat tidak terlepas dari dukungan pemerintah pusat dan anggota dewan. Untuk itu, Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri, Dr Eko Prasetyanto Purnomo Putro ss.SI MSI MA dan anggota Komisi DPR RI Komisi III Rezka Oktoberia melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) Senin (10/7).
Dalam kunjungan kerja yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Pasbar tersebut dibahas tentang implementasi penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan tujuan menindaklanjuti dan mengevaluasi 71 nagari pemekaran di Kabupaten Pasaman Barat.
Rezka Oktoberia mengatakan, perjuangan pemekaran nagari di daerah tersebut sudah bertahun tahun diupayakan. Perjuangan dari tokoh tokoh terdahulu bukan hanya dilakukan satu atau dua orang saja sampai berhasilnya pemekaran.
“Perjuangan tersebut hendaknya jangan kita sia-siakan, kita harus maksimalkan, percepatan pembangunan di nagari penting untuk berjalan. Mudah-mudahan tahun 2024 anggaran nagari dari pemerintah pusat tetap diberikan sesuai dengan harapan,”katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Risnawanto dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dan anggota DPR RI, khususnya Rezka Oktoberia yang hari itu datang ke Bumi Mekar Tuah Basamo.
Ia menuturkan, tahun 2022 telah disetujui pemekaran nagari oleh pemerintah pusat dari 19 nagari menjadi 90 nagari.
“Alhamdulillah upaya kita Pemerintah Daerah Pasaman Barat dari tahun 2017 lalu berhasil. Dari 19 nagari menjadi 90 nagari, ada tambahan pemekaran nagari 71 nagari,”katanya.
Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja sama yang baik dari pemerintah pusat dan anggota DPR RI. “Peran bapak dan ibu semua sangat penting bagi pemekaran nagari di Pasbar,” ulasnya.
Ia menambahkan, untuk proses pembentukan Bamus sudah 65 yang dilantik. Sehingga kelengkapan administrasi di nagari juga sudah mulai dilakukan.
“Kami berharap seluruh nagari hasil penataan mendapatkan dana desa tahun 2024. Program dan sasaran kegiatan APBN dapat dialokasikan untuk Pasaman Barat baik kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan,”katanya.
Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri Dr Eko Prasetyanto Purnomo mengatakan, dukung mendukung di pemerintahan nagari harus dilakukan. Karena pemekaran nagari dari 19 nagari menjadi 90 nagari perlu kekuatan yang ekstra.
“Kerja keras untuk kemajuan nagari perlu ditingkatkan. Karena kita selalu berupaya untuk mewujudkan nagari atau desa yang mandiri. Bagaimana nagari ini memiliki pendapatan asli nagari,”katanya.
Selain itu, sambung dia, wali nagari juga harus meningkatkan kemampuan. Sehingga pelayanan di nagari juga meningkat. Perangkat nagari juga harus bangga dengan nagarinya sehingga apapun yang dilakukan bisa maksimal.
“Banggalah menjadi pengurus nagari, menjadi pelayan nagari. Karena kita semua berkewajiban untuk meningkatkan kualitas nagari untuk masyarakat,” katanya. (*)
