Khusus LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2022, Fraksi Gerindra melihat juga banyak temuan dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Adanya temuan baru pada tahun anggaran 2022 menambah tumpukan temuan yang harus diselesaikan.
Berangkat dari hal ini, Fraksi Partai Gerindra minta Pemprov Sumbar menyelesaikan semua temuan-temuan tersebut, meskipun sudah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP.
“Kami sungguh menyayangkan banyaknya temuan dan rekomendasi BPK terkait indikasi penyalahgunaan kewenangan, yang menyebabkan potensi kerugian keuangan daerah. Ini sangat kami sesalkan, sekaligus mempertanyakan efektivitas fungsi pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah, termasuk DPRD. Ke depan, fungsi pengawasan dari DPRD mesti ada perubahan dan pembaharuan strategi ke arah yang lebih intensif,” ucapnya.
Menurut hemat Fraksi Partai Gerindra, APBD belum digunakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Banyaknya temuan BPK-RI dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja, termasuk juga target kinerja masing-masing OPD yang tidak tercapai, menjadi salah satu pijakan bagi fraksi ini memberikan pendapat dimaksud.
Kemudian, sampai akhir tahun 2022 terdapat sisa belanja daerah sebesar Rp334,873 miliar. Dari Rp6,639 triliun yang dialokasikan, realisasinya sebesar Rp6,304 triliun atau 94.96 . Fraksi Partai Gerindra menilai, sisa anggaran tak terpakai ini sebagai hal mubazir, tatkala masih banyak program dan kegiatan pro rakyat yang harusnya dibiayai dan dilakukan, namun tidak bisa terlaksana.
“Ratusan miliar dana tidak terpakai itu menjadi bukti bahwa ada analisis kebutuhan yang keliru saat perencanaan. Fraksi Partai Gerindra meminta kekeliruan seperti ini tidak terulang kembali,” katanya.
