Dari sisi belanja modal, Fraksi Gerindra melihat sudahlah angkanya tidak terlalu besar, yakni Rp1,052 triliun, realisasinya juga tidak seperti yang diharapkan, karena hanya 89,41 persen atau Rp941 miliar saja, ini tentu juga menjadi catatan yang harus mendapat perhatian.
Selanjutnya, pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan di sektor infrastruktur masih sangat lemah, sehingga menyebabkan banyaknya kegiatan yang tidak dapat diselesaikan pada waktunya, kegiatan yang putus kontrak atau kegiatan yang tidak sesuai dengan spesifikasi.
Kemudian terdapat sejumlah proyek strategis mangkrak yang perlu mendapat perhatian serius, seperti Gedung Kebudayaan, Main Stadium atau jalan pinggir jalan Padang. Proyek-proyek mangkrak itu menjadi preseden buruk. Selain beberapa hal di atas, sejumlah catatan lain juga diberikan oleh Fraksi Gerindra. “Dengan segala catatan sebagaimana sudah dijelaskan tadi, Fraksi Partai Gerindra sampai kepada kesimpulan untuk tidak menyetujui Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 ini,” tukasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy, mengatakan dari hasil pembahasan dan evaluasi yang telah dilaksanakan oleh DPRD terhadap Ranperda PPA terdapat saran, masukan dan kritikan yang konstruktif terhadap kinerja pemerintah daerah pada tahun anggaran 2022.
“Hal ini akan kami jadikan sebagai pedoman untuk perbaikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan sosial untuk masa yang akan datang,” ucapnya. (h/len)
