PADANG, HARIANHALUAN.ID – Fenomena ‘hijrah’ pejabat dari Pemerintah Kota Padang (Pemko Padang) ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menarik perhatian banyak pihak. Meski fenomena itu dianggap wajar, namun dikhawatirkan langkah seperti itu akan mengganggu jalannya roda pemerintahan di Pemko Padang. Pasalnya, setelah ditinggalkan para pejabatnya, jabatan yang lowong itu juga tak kunjung terisi.
Dari data yang dirangkum Koran Haluan beberapa pejabat Pemko Padang yang ‘hijrah’ ke Pemprov Sumbar diantaranya; Al Amin, S.Sos, M.M, jabatan lama Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kota Padang, jabatan baru Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar (Setdaprov Sumbar). Rudy Rinaldy sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanahan Kota Padang.
Selanjutnya, Andri Yulika, SH.M.Hum diangkat sebagai Asisten III Administrasi Umum Setda Sumbar, sebelumnya Staf Ahli Kota Padang. Medi Iswandi, S.T, M.M diangkat sebagai Kepala Bappeda Sumbar, sebelumnya Staf Ahli kota Padang. Drs. Barlius, MM diangkat sebagai Kadis Pendidikan Sumbar, sebelumnya Kalaksa BPBD kota Padang. Amasrul, SH diangkat sebagai Kepala DPMD, sebelumnya Sekda Kota Padang.
Peneliti Revolt Institute, Eka Vidya Putra menilai, terjadinya gelombang ‘hijrah’ sejumlah Kepala Dinas Pemko Padang untuk mengisi jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Sumbar, merupakan fenomena yang wajar.
Eka Vidya menyebut, tindakan itu dapat diartikan bahwa Gubernur Mahyeldi tengah berupaya menyusun tim yang kuat dan bisa dipercaya untuk memimpin jalannya roda pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.
“Setiap pemimpin pasti ingin dikelilingi oleh orang-orang terbaik yang dipercayanya. Saya kira Buya Mahyeldi sedang melakukan hal itu dengan menarik kembali orang-orang yang pernah mendampingi dirinya saat masih menjadi Wali Kota Padang,” ujarnya kepada Haluan Minggu (17/7).
