Ketua Tim Kerja KBKR BKKBN Provinsi Sumbar, Rismiati saat memberikan sambutan, Selasa (18/7). YESI
PADANG, HARIANHALUAN.ID – BKKBN Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengadakan pertemuan koordinasi untuk mengintensifkan layanan KB di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes), Selasa (18/7).
Hadir pada kesempatan ini Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, Fatmawati. Selain itu turut hadir sebagai narasumber Direktur Bina Akses Pelayanan Keluarga Berencana BKKBN Pusat, Zamhir Setiawan.
Kepala BKKBN Sumbar menyebutkan BKKBN mendukung dua agenda pembangunan/prioritas nasional.
“Yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing serta revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Salah satu program prioritas untuk mendukung pencapaian SDM berkualitas dan berdaya saing adalah peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang salah satu kegiatannya dilakukan dengan meningkatkan kesehatan ibu, anak, KB dan kesehatan reproduksi,” ujarnya.
Ketua Tim Kerja KBKR BKKBN Provinsi Sumbar, Rismiati mengatakan kebijakan KB memiliki beberapa tujuan.
Di antaranya mengatur kehamilan yang diinginkan, menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak, meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling dan Pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, Meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek KB dan mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan.
“Untuk itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan kontrasepsi,” ujarnya.
Salah satu arah kebijakan dan strategi BKKBN tercantum dalam Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tahun 2020-2024.
Dimana isinya terkait meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran, melalui fokus strategi peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga khususnya pengasuhan, tumbuh kembang anak dan gizi, perluasan cakupan KB dan kesehatan reproduksi berkualitas sesuai karakteristik wilayah melalui penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah. Peningkatan pengetahuan dan akses layanan kesehatan reproduksi bagi remaja dan praremaja yang responsif gender, peningkatan kompetensi Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PLKB), Penguatan jejaring dalam Pelayanan KB dan kesehatan reproduksi khususnya TPMB, dokter swasta dan organisasi profesi dan penguatan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Program Bangga Kencana serta konselng KB dan Kesehatan Reproduksi secara komprehensif.
Tersedianya Fasyankes merupakan salah satu standar dalam penyelenggaraan Pelayanan KB.
Kuantitas Fasyankes yang memberikan Pelayanan KB, menjadi kunci utama dalam Perluasan Akses Pelayanan KB bagi pasangan usia subur (PUS) di seluruh tingkatan wilayah.
Rismiati juga menyebutkan berdasarkan laporan data potensial fasyankes KB terlihat fluktuasi jumlah fasyankes yang memberikan Pelayanan KB yang teregistrasi di BKKBN. Dari daat yaitu tahun 2019 sebanyak 18.762 Fasyankes, tahun 2020 sebanyak 17.722 Fasyankes dan tahun 2021 sebanyak 18.762 Fasyankes. (*)
