Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto S.Sos., M.M (kemeja hijau dengan rompi) didampingi oleh Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris (kiri) dan Danrem 042 Garuda Putih Brigjen TNI Supriono (kanan) saat memasuki ruang rapat di Kantor Dinas Gubernur Jambi, pada Selasa (18/7). IST
JAMBI, HARIANHALUAN.ID- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Provinsi Jambi di Kantor Gubernur Jambi, pada Selasa (18/7).
Hingga Senin (17/7), sebanyak 206 kejadian kebakaran hutan telah terjadi di Tanah Air. Kejadian karhutla tersebut tersebar di 19 provinsi, salah satunya di Provinsi Jambi.
Provinsi Jambi termasuk dalam salah satu dari 6 provinsi di Indonesia yang menjadi prioritas penanganan bencana kebakaran hutan lahan. Diketahui jumlah titik hotspot di wilayah Provinsi Jambi dalam 1 bulan terakhir (17 Juni hingga 17 Juli) sebanyak 490 titik.
Suharyanto mengatakan, menurut prediksi BMKG, fenomena El Nino yang akan berlangsung tahun ini relatif lebih kecil dibandingkan dengan periode sebelumnya.
“Menurut BMKG fenomena El Nino tahun ini tidak seperti pada tahun 2015 dan 2019. Namun bukan berarti kita bisa menyepelekan hal tersebut, kewaspadaan harus tetap ditingkatkan,” tegasnya.
Suharyanto kembali mengingatkan arahan Presiden RI untuk mengutamakan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan. Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas yang dilaksanakan pada Selasa (18/7) pagi di Istana Merdeka meminta untuk dipastikan ketersediaan air selama periode El Nino, baik untuk penanganan karhutla dan kekeringan maupun kebutuhan masyarakat.
“Tadi pagi dalam rapat, Bapak Presiden kembali mengingatkan dan mewanti-wanti agar kejadian pada tahun 2015 dan 2019 tidak terulang kembali,” tambahnya.
Untuk memenuhi kebutuhan dan ketersediaan air tersebut, Suharyanto mengatakan BNPB akan secara masif melakukan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) baik untuk pemadaman api maupun memenuhi kebutuhan air masyarakat.
“Mumpung masih dingin dan lumayan basah, embung dan waduk yang ada dipastikan ketersediaan airnya. Jangan sampai kita mau melakukan water bombing atau pemadaman darat tapi airnya tidak ada,” tambah Suharyanto.
Suharyanto juga mengingatkan, terkait dengan pemadaman melalui udara hanya dilakukan untuk menjangkau titik-titik yang sulit ditangani dengan operasi darat dan kondisi api yang relatif masih kecil.
“Tapi kalau apinya sudah besar, tidak ada gunanya operasi udara itu. Ditambah sewa helikopter itu mahal sekali.”
Suharyanto mengingatkan hal tersebut agar pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Jambi untuk mengutamakan pencegahan adanya api, dibandingkan mengandalkan operasi udara.
Selain itu, Suharyanto juga menegaskan perlu adanya penegakan hukum bagi siapapun yang membuka lahan dengan cara membakar.
“Tidak ada lagi toleransi bagi siapapun yang membukan lahan dengan cara membakar,” tambahnya.
Sebelumnya Gubernur Provinsi Jambi telah menetapkan status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Jambi mulai 13 Maret 2023 dan berlaku hingga 30 November 2023. Penetapan status tersebut dilakukan untuk memaksimalkan penanganan karhutla di wilayah Provinsi Jambi.
Pada kesempatan ini, Kepala BNPB juga menyerahkan bantuan secara simbolis Peralatan dan Perlengkapan Dukungan Operasi Darat Penanganan Karhutla di Provinsi Jambi berupa 11 unit pompa induk, 22 unit pompa sedang 6 hp, 44 unit jinjing, 132 selang 1,5″, 99 roll selang 2,5″, 88 unit nozel 1,5″, 22 unit Y konektor 2,5″ ke 1,5″, 66 unit Y konektor 1,5″ ke 1,5″, 220 paket perlengkapan APD, dan 11 unit Flexible Tank berkapasitas 5.000 liter.
BNPB juga telah menurunkan 2 helikopter patroli dan 3 helikoptr untuk melakukan water bombing. Selain Jambi, seluruh provinsi yang menjadi prioritas penanganan telah menerima dukungan helikopter untuk operasi udara. Total helikopter yang sudah dikerahkan BNPB sebanyak 30 unit untuk 6 provinsi.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono, Danrem 042 Garuda Putih Brigjen TNI Supriono, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, Plt. Sekretaris Utama BNPB Rustian, perwakilan Bupati se-provinsi Jambi, Kepala Pelaksana BPBD di Wilayah Provinsi Jambi, jajaran Tenaga Ahli BNPB, dan OPD terkait. ( h/atv/*)
