Jika kesejahteraan guru-guru sekolah swasta bisa ditingkatkan atau minimal disama ratakan dengan guru-guru sekolah negeri, secara otomatis menurut Kosim, kualitas pendidikan yang diberikan pasti akan meningkat. “Agar sekolah swasta menjadi pilihan bagi masyarakat ini, pemerintah mesti menghadirkan pemerataan pendidikan berbiaya murah atau gratis namun bagus secara kualitas di sekolah-sekolah swasta,” pungkas Kosim.
PPDB Sistem Zonasi Evaluasi Total
Guru Besar Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Padang (UNP), Prof. Dr Sufyarma Marsidin, M,Pd meminta pemerintah melakukan evaluasi total terhadap sistem PPDB yang dikeluhkan oleh banyak masyarakat di berbagai daerah. Prof Sufyarma menyebut, PPDB sistem Zonasi, gagasan awalnya bertujuan untuk menciptakan pemerataan mutu pendidikan bagi seluruh lapisan warga negara.
Namun sayangnya, pemerataan mutu pendidikan tersebut, nyatanya tidak dilakukan pemerintah dengan strategi-strategi pemerataan penyebaran tenaga pendidikan dan sarana prasarana pendidikan di daerah-daerah. “Karena pemerataan guru dan sarana prasarana pendidikan ini tidak jalan, maka masyarakat akan tetap berlomba-lomba memasukkan anaknya ke sekolah negeri favorit,” ujarnya kepada Haluan Senin (17/7).
Rektor Universitas Eka Sakti (UNES) Padang ini menjelaskan, setiap wali murid pasti akan berupaya sekeras mungkin agar si buah hati dapat bersekolah di sekolah yang layak dan berkualitas tinggi. Di tengah ketatnya persaingan dan panjangnya antrian anak yang hendak masuk sekolah, naluri itu semakin kuat dan memicu para orang tua menghalalkan segala cara.
Wali murid yang kalap ini, kemudian akhirnya melakukan kecurangan seperti misalnya rekayasa Kartu Keluarga (KK) dan domisili tempat tinggal seperti yang disyaratkan sistem PPDB sistem Zonasi. “Untuk mengejar sekolah favorit ini, timbullah aksi kongkalingkong pindah-pindah KK, siswa titipan atau kecurangan lain yang semestinya tidak boleh terjadi di dunia pendidikan,” ucapnya.
Agar kecurangan seperti ini tidak menjadi aksi yang terus menerus terjadi setiap tahun ajaran baru, sebut Prof Sufyarma, pemerintah perlu mengevaluasi total sistem PPDB sistem zonasi.
