PADANG, HARIANHALUAN.ID — Lebih setengah tahun telah berjalan sejak APBD Sumbar Tahun 2023 bisa direalisasikan, namun ada 5 ribu guru honorer untuk mendapatkan upah yang sedikit lebih layak sepertinya tinggal lah asa yang tak tahu kapan akan bermuara. Hal ini karena, kenaikan gaji guru honorer guru SMA/SMK/SLB sebesar Rp20 ribu per jam, dari yang sebelumnya Rp50 menjadi Rp70 masih belum kunjung direalisasikan sampai saat ini. Tak kunjung dibayarkannya kenaikan gaji ribuan guru honorer ini kembali mendapat sorotan tajam dari Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbar.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar, Hidayat, mempertanyakan, niat dan kesungguhan gubernur atas keberpihakan terhadap guru-guru honor yang berada di bawah kewenangan provinsi.
“Peningkatan gaji guru honorer dari Rp50 ribu menjadi Rp70 ribu per jam merupakan kesepakatan DPRD dan gubernur yang sudah diparipurnakan. Anggaran sudah disediakan di APBD 2023, namun sayangnya sampai hari ini kenaikan gaji guru honorer itu masih belum dibayarkan sesuai kesepakatan tersebut. Artinya apa? Kami melihat niat gubernur untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer tidak konkrit,” ujar Hidayat Haluan di Padang, Rabu (19/7).
Hidayat yang juga anggota Komisi V DPRD Sumbar itu menegaskan, pembayaran kenaikan gaji yang sudah disepakati oleh DPRD bersama pemerintah daerah merupakan hak para guru honor yang mesti disegerakan. Sebab kebijakan politik anggarannya sudah selesai. Diusulkan oleh DPRD, sudah disepakati bersama, dan dimaktubkan dalam APBD 2023.
Ia menuturkan, persoalan ini mesti diprioritaskan, karena fakta di lapangan gaji guru-guru honorer ini setiap bulannya sangat kecil. Ada yang menerima Rp350 ribu, Rp450 ribu, atau maksimal Rp1,2 juta.
“Saat pembayaran peningkatan gaji itu disegerakan, tentunya akan bisa juga meningkatkan kualitas mengajar dari guru-guru kita tersebut. Sebab mereka akan bisa sedikit terbantu ketika ada permasalahan di rumah tangga, atau persoalan dengan ekonomi keluarga,” ucapnya.
