PADANG, HARIANHALUAN.ID – Masih rendahnya serapan anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumbar hingga paruh waktu pertama tahun 2023 sangat disayangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD pun meminta OPD untuk membuat perencanaan anggaran yang lebih matang dan meminta jangan mengebut realisasi anggaran pada akhir tahun.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan-PKB DPRD Sumbar, Albert Hendra Lukman, yang juga anggota badan anggaran (Banggar) DPRD Sumbar mengatakan, ukuran kinerja masing-masing OPD itu dilihat dari penyerapan anggaran yang berhasil dijalankan. Ia menilai, jika perencanaan disusun dengan matang maka penyerapan anggaran juga akan berjalan sesuai yang diharapkan.
“Namun sayangnya, selama ini yang kita lihat perencanaan itu yang tidak disusun dengan matang. Sudah jadi suatu kebiasaan dari OPD, program yang dijalankan itu banyak yang copy paste, dengan kata lain out put yang dituju itu selalu tidak optimal,” ucap Albert kepada Haluan di Padang Senin (24/7).
Dewan dari daerah pemilihan (Dapil) Kota Padang ini menambahkan, sejauh ini yang ia lihat yang selalu dikemukakan OPD sehubungan rendahnya serapan anggaran instansi mereka adalah alasan klasik, yaitunya kekhawatiran melakukan lelang untuk penggunaan anggaran. Menurut hemat Albert, mestinya kekhawatiran ini tidak ada, di sinilah fungsi koordinasi harus dijalankan.
Ia menuturkan, jika dijalankan dengan sungguh-sungguh, fungsi koordinasi itu jelas pelaksanaannya. Ada pihak kejaksaan, dan kepolisian yang tergabung dalam Forkopimda. Dalam pertemuan-pertemuan Forkopimda masing-masing instansi bisa berkomunikasi, sehingga persoalan-persoalan hukum dan lain sebagainya bisa diminimalisir.
“Namun, kita melihat sebenarnya permasalahannya bukan di sana, tapi lebih pada perencanaannya yang amburadul sehingga penyerapan anggaran itu tak optimal, disebabkan tidak mengantisipasi kondisi-kondisi yang akan terjadi di kemudian hari,” katanya.
