Berdasarkan data Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Sumbar, per 21 Juli 2023, realisasi keuangan APBD Sumbar baru mencapai Rp2,34 triliun atau sekitar 34,41 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp6,78 triliun. Sementara untuk yang realisasi fisik sudah mencapai 46,02 persen.
“Untuk targetnya sendiri, per Juli ini sudah harus mencapai Rp3,69 miliar atau 54,49 persen untuk keuangan dan 63 persen untuk realisasi fisik. Jadi, memang belum mencapai target,” kata Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Sumbar, Kuartini Deti Putri, kepada Haluan, Kamis (21/7).
Lebih jauh, merujuk pada data tersebut, Dinas Satpol PP dan Damkar menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) dengan capaian realisasi keuangan tertinggi, yakni sebesar 61,64 persen. Selanjutnya, diikuti BPSDM dengan capaian 59,86 persen, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 59,51 persen, RSJ HB Saanin 55,37 persen, dan Dinas Perhubungan (Dishub) 55,03 persen.
Di sisi lain, Dinas Perumahan, Kawasan, Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) menjadi yang terendah dengan capaian hanya 6,2 persen; diikuti Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Distanhorbun) dengan 17,83 persen, Dinas ESDM 17,9 persen, Dinas Pangan 18,35 persen, serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) 21,79 persen.
Sedangkan untuk realisasi fisik, Dinas Kesehatan (Dinkes) menjadi yang tertinggi, yakni 69,25 persen. Berikutnya, Dinas Satpol PP dan Damkar dengan capaian 64,65 persen, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 63,29 persen, BPSDM 60,75 persen, dan Bappeda 59,51 persen.
Ironisnya, untuk capaian terendah realisasi fisik juga berada di Disperkimtan, yakni baru 12,42 persen. Kemudian, Biro Kesra 16,20 persen, Distanhorbun 17,79 persen, Diskominfotik 22,47 persen, dan Dinas Kebudayaan (Disbud) 30,73 persen.
