PADANG, HARIANHALUAN.ID — Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Andalas (UNAND). Dr, Aidinil Zetra MA menyebut, keterlambatan realisasi serapan APBD yang sedang dialami Pemprov Sumbar, berpeluang memicu terjadinya pemborosan anggaran di akhir tahun.
Kondisi ini akan berdampak terhadap rendahnya kualitas layanan publik, mengganggu jalannya rencana dan program pembangunan fisik yang telah direncanakan serta berpengaruh terhadap aspek pemenuhan hak dasar masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan serta infrastruktur dasar.
“Keterlambatan realisasi anggaran juga berpeluang menimbulkan pemborosan anggaran. Karena pada akhir tahun anggaran, pemerintah biasanya akan mengebut penggunaan anggaran yang tidak jarang akan dialokasikan dengan cara-cara yang tidak efisien dan tidak efektif,” ujarnya kepada Haluan Minggu (23/7).
Aidinil menerangkan, pemborosan anggaran merupakan suatu hal yang Paradoks ditengah kenyataan banyaknya anggaran dan program pemerintah yang tidak bisa direalisasikan. Akibatnya, kondisi ini berpotensi mengundang gelombang ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.
Sebab bagaimanapun, menurutnya, publik dan masyarakat secara luas pasti bakal menganggap bahwa pemerintah berkuasa telah gagal menjalankan program serta anggaran yang telah tersedia.
“Selain di mata masyarakat, kredibilitas dan Trust pemerintah di mata investor juga akan jatuh. Sebab bagaimanapun, APBN maupun APBD ini sangat erat kaitannya dengan aktivitas investasi yang berjalan di daerah,” ungkapnya.
