Ia menambahkan, APBD maupun APBN merupakan salah satu motor penggerak investasi yang hasilnya dapat langsung dirasakan masyarakat luas secara nyata. Atas dasar itu, jika APBD tidak terserap dengan baik, pasti akan menghambat jalannya program-program yang telah dirancang dalam upaya merangsang dan mendorong pertumbuhan ekonomi seperti misalnya penciptaan lapangan pekerjaan di daerah.
Aidinil menyebut, keterlambatan realisasi APBD Pemprov Sumbar, merupakan hal yang terus menerus berulang setiap tahunnya,. Atas kondisi itu, Pemprov Sumbar terutama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). mesti bisa mengurut dan mengidentifikasi akar permasalahan utamanya.
“Penyebab rendahnya daya serap anggaran ini perlu ditelusuri. Apakah penyebabnya adalah program dan anggaran yang tidak realistis, atau bahkan memang disebabkan lemahnya kemampuan birokrasi,” jelasnya.
Ia menegaskan, penyusunan anggaran mesti dilakukan dengan cermat serta serealistis mungkin dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi riil masyarakat. Kemudian, target yang ditetapkan juga tidak boleh terlalu tinggi.
“Target mesti sesuai daya dukung dari birokrasi. Kemudian koordinasi antar instansi pelaksana anggaran juga mesti terus ditingkatkan. Terutama dalam mengurai rumitnya persoalan birokrasi dan administrasi,” tutupnya. (*)
