Hal ini cukup krusial mengingat rata-rata petani Sumbar saat ini masih memiliki ketergantungan yang tinggi kepada para toke dan tengkulak yang pasti akan mempengaruhi nilai jual hasil panen mereka dikemudian hari.
“Akses layanan permodalan keuangan mikro ini harus tersedia di Nagari. Mereka mesti dipermudah mendapatkan modal usaha maupun berinvestasi sehingga tidak terlalu tergantung kepada hasil tani saja,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah juga mesti terus mendorong upaya pengembangan koperasi dan kelompok tani yang ada di desa. Sembari memastikan stabilitas harga jual hasil panen yang layak dan menguntungkan bagi petani.
Kebijakan ini cukup penting mengingat saat ini Sumbar sudah mulai mengalami krisis petani muda lantaran keengganan generasi milenial hari ini untuk terjun di dunia usaha pertanian, perkebunan maupun peternakan.
“Penyebab rendahnya produktivitas masyarakat desa adalah karena adanya kecenderungan berpindah ke kota. Akibatnya, masyarakat yang tinggal di desa hanyalah kalangan rentan yang tidak lagi produktif, kreatif dan berdaya saing,” jelasnya.
Ia menegaskan, strategi pengentasan kemiskinan yang diterjemahkan pemerintah dalam bentuk kebijakan dan program, mesti bersifat komprehensif,berkelanjutan serta lintas sektor. “Ini penting agar kebijakan yang dihasilkan bisa lebih komprehensif, tidak parsial serta hasilnya dapat dirasakan secara langsung bagi kalangan masyarakat yang disasar,” katanya. (*)
