PADANG, HARIANHALUAN.ID — Direktur Sustainable Development Goals (SDGS) Universitas Andalas (UNAND), Prof. Dr Elfindri SE, MA menyebut, pemerintah daerah Sumbar di segala tingkatan, mesti mengevaluasi kembali arah kebijakan program penanggulangan kemiskinan daerah.
Elfindri menjelaskan, kemiskinan yang terjadi di daerah perkotaan dan pedesaan Sumbar saat ini, mesti diselesaikan berdasarkan kajian analisis akar utama persoalan belenggu kemiskinan yang begitu kompleks dan beragam.
“Faktor pemicu kenaikan angka kemiskinan perlu diurut serta diurai hingga ke akar-akarnya. Kemudian baru bisa ditentukan arah kebijakan dan intervensi penanganan yang diperlukan,” ujarnya kepada Haluan Minggu (6/8) di Padang.
Ia menerangkan, peningkatan angka kemiskinan disebabkan oleh sejumlah faktor pemicu seperti misalnya inflasi, atau bahkan tingginya tingkat konsumsi masyarakat terhadap barang kebutuhan sekunder tertentu seperti rokok. “Jika penyebabnya inflasi programnya tentu penanggulangan inflasi. Tapi kalau kemiskinan berkaitan dengan sempitnya ruang berusaha, maka pemerintah perlu membuka lapangan pekerjaan,” ucapnya.
Elfindri mengemukakan, persoalan utama mendasar yang perlu segera dibenahi oleh pemerintah dalam upaya menanggulangi kemiskinan, adalah belum optimalnya pemanfaatan sumber daya ekonomi lokal Sumbar saat ini.
Hal itu, ditambah dengan masih belum jelasnya strategi dan arah kebijakan pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan. Terutama dalam hal pengelolaan dan penyediaan sumber daya lahan penghidupan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat miskin.
