Elfindri berpandangan, masyarakat Sumbar yang rata-rata hidup sebagai petani pada hari ini, tidak memiliki akses terhadap pengelolaan sumber daya lahan. Padahal sebetulnya, jika pemerintah memiliki political will, solusi untuk mengatasi persoalan itu bisa dicarikan. “Soal penyediaan lahan ini, pemerintah mungkin bisa meniru jalannya program FELDA atau Federation Of Land Management yang ada di Malaysia,” katanya.
Dijelaskannya, pada sistem itu pemerintah akan mencarikan modal dari bank untuk membangunkan kebun dengan luasan tertentu bagi masyarakat. Namun setelah tanaman perkebunan itu memasuki usia produktif, masyarakat kemudian diwajibkan melunasi cicilan biaya modal yang sebelumnya telah dipinjamkan pemerintah kepada pihak bank.
“Program-program ekonomi kerakyatan terarah seperti ini yang belum dijalankan pemerintah kita. Akibatnya pertumbuhan ekonomi Sumbat tidak secepat Riau yang telah duluan maju dalam segi perkebunan maupun industri pengolahannya,” terangnya.
Ia juga meyakini, arah kebijakan ekonomi Sumbar yang saat ini terlihat fokus kepada sektor pariwisata, tidak akan berdampak secara nyata dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Hal itu, disebabkan karena aktivitas pariwisata hanya akan berdampak langsung terhadap masyarakat yang bergerak di sektor ekonomi tertentu saja.
“Artinya, arah kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan dan dipikirkan secara multi sektor lintas OPD oleh pemerintah. Setiap program-program di seluruh OPD, hendaknya diarahkan pada upaya pengentasan kemiskinan jangka panjang,” pungkasnya. (*)
