Ketua Tim Kerja KBKR BKKBN Sumbar, Rismiati mewakili Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar, memberi sambutan, Selasa (15/8) di Basko Hotel. YESI
HARIANHALUAN. ID – BKKBN Sumbar menganalisis dan mengevaluasi capaian program keluarga berencana (KB) terendah di Sumbar.
Ketua Tim Kerja KBKR BKKBN Sumbar, Rismiati mengatakan evaluasi tidak dilakukan bagi 19 kabupaten/kota, namun hanya 10 kabupaten/kota yang capaian peserta KB-nya di bawah rata-rata provinsi.
“Berdasarkan hasil laporan di aplikasi Sistem Informasi Keluarga (New SIGA) capaian peserta KB sampai Juni 2023, ada 10 kabupaten/kota yang capaiannya di bawah rata-rata provinsi yaitu 39,21 persen,” ujarnya saat kegiatan evaluasi di Basko Hotel, Selasa (15/8).
Daerah tersebut Tanah Datar (38,82 persen), Sijunjung (37,24 persen), Pesisir Selatan (32, 01 persen), Sawahlunto (31, 84 persen), Padang Pariaman (31, 80 persen), Agam (29, 47 persen), Kabupaten. Solok Selatan (28, 31 persen), Pasaman Barat (19, 83 persen), Dharmasraya (5, 08 persen) dan Mentawai masih (0 persen).
Rismiati menambahkan kendala masih rendahnya capaian 10 daerah tersebut disebabkan beberapa kabupaten/kota masih belum melaporkan hasil Pelayanan KB Sejuta Akseptor (PSA) nya ke New SIGA. Padahal hasil pelayanan PSA Juni 2023 saja, dari target 23.529 akseptor, sudah tercapai 26.234 akseptor atau 111,50 persen.
Ia mengimbau masing-masing daerah tidak menunda-nunda untuk melaporkan hasil pelayanan KB nya melalui aplikasi tersebut.
Pada kesempatan itu Ia juga menyampaikan untuk capaian pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) sampai dengan bulan Juni sudah mencapai 61,27 persen. Beberapa daerah yang masih berada di bawah rata-rata provinsi adalah Pasaman Barat (51,40 persen), Agam (51,93 persen) dan Padang Pariaman (46,13 persen).
“BKKBN berkewajiban mendukung tercapainya visi, misi dan prioritas pembangunan nasional yang tertera dalam RPJMN 2020-2024. Dengan ukuran keberhasilan berupa menurunnya angka kelahiran total/TFR, meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi modern/mCPR, menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/Unmet Need dan menurunnya angka kelahiran menurut krlompok umur 15-19 tahun/ASFR 15-19 tahun,” katanya lagi.
Oleh karenanya diperlukan pengetahuan kesehatan reproduksi, promosi dan konseling kesehatan reproduksi.
Pemberian promosi tersebut dapat diberikan diberikan melalui fasilitas kesehatan dan kelompok kegiatan karena dapat memberikan impilaksi yang lebih luas pada program Banggakencana.
“Pelayanan kontrasepsi bertujuan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Disisi lain program KB telah berhasil menurunkan angka kelahiran dari 5,6 anak per wanita usia subur pada awal tahun 70 an menjadi 2,1 anak per wanita usia subur pada tahun 2017 (SDKI 2017),” kata dia.
Berdasarkan Perpres No. 72 tahun 2021, dalam upaya percepatan penurunan stunting, salah satu upayanya melalui intervensi sensitif. Dimana indikator sasarannya menargetkan 70 persen pelayanan KB pascapersalinan pada tahun 2024.(yes)
