Ia menambahkan, Pemerintah Daerah juga mesti ambil bagian dalam upaya membenahi ekosistem Destination Management Organization (DMO) destinasi wisata maupun pelaku usaha Tour And Travel, Guide maupun biro perjalanan yang beroperasi di Sumatra Barat.
Sebab menurut dia, aspek tersebut kerap diabaikan dan akhirnya menyebabkan tidak adanya suatu regulasi dari pemerintah yang mengatur jalannya persaingan usaha antar pelaku tour and travel, guide maupun biro perjalanan wisata.
“Pemerintah juga mesti memfasilitasi bagaimana caranya agar para pelaku operator wisata Sumbar ini, tidak perang harga atau bahkan menjual harga paket perjalanan wisata dengan nilai yang terlalu murah kepada wisatawan, “ jelasnya.
Terpisah, pengamat ekonomi, Ronny P. Sasmita menyatakan, sektor pariwisata memiliki peran yang cukup besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi Sumatra Barat.” Sektor Pariwisata memang salah satu sektor harapan dan andalan Sumbar. Prospeknya cukup bagus kedepan,” ujarnya.
Ronny menambahkan jika Sumbar bisa memanfaatkannya dengan baik, sektor pariwisata akan berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi Sumbar. “Kontribusinya bisa terjadi dari beberapa arah,” tuturnya.
Pertama dari sisi investasi pariwisata dari pihak swasta dan pemerintah, baik dalam bentuk investasi baru pada hotel, restoran, destinasi, konektivitas pariwisata, event-event pariwisata, maupun produksi produk-produk untuk sektor pariwisata.
