PADANG, HARIANHALUAN.ID — Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Andalas (Unand) Prof Syafruddin Karimi mengatakan, dibandingkan dengan melakukan komersialisasi aset kepada pihak ketiga, akan lebih konkret dan bermanfaat lagi jika aset yang masih berstatus Idle tersebut didistribusikan pengelolaannya kepada pemerintah kabupaten/kota maupun kepada pemerintah kelurahan dan nagari setempat.
“Agar tidak menjadi aset tidak produktif atau Dead Capital, setelah dipetakan keberadaannya, mungkin Pemprov bisa mempertimbangkan untuk menyerahkan pengelolaan aset tersebut kepada pemerintah Kota, Kabupaten maupun Pemerintah Kelurahan atau Nagari,” ujarnya kepada Haluan baru-baru ini.
Syafruddin Karimi menilai, Langkah ini lebih kongkrit dan dibutuhkan oleh masyarakat, dibandingkan dengan komersialisasi aset kepada pihak ketiga yang lebih rumit secara proses. Apalagi menurutnya, saat ini Sumbar sedang dihadapkan dengan masalah tingginya angka pengangguran.
“Jika pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah Kabupaten atau Kota setempat, mungkin aset itu bisa digunakan untuk memberdayakan pelaku UMKM ataupun digunakan sebagai aset BUMNag oleh pemerintah Kelurahan atau Nagari,” ucapnya
Langkah itupun, kata Syafruddin, juga sejalan dengan program unggulan Pemprov yang hendak menciptakan seratus ribu entrepreneur baru dan dalam upaya menyelesaikan persoalan melonjak angka pengangguran Sumbar yang saat ini sudah semakin parah akibat berkurangnya aktivitas perekonomian masyarakat.
“Selain akan lebih berdampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan memang dibutuhkan, kebijakan ini juga relatif lebih mudah direalisasikan hanya dengan mengeluarkan surat perintah atau keputusan Gubernur, ungkapnya.
Lebih lanjut, Syafruddin Karimi juga mendorong agar, setiap aset yang dimiliki oleh Pemprov Sumbar, selain diharapkan bisa berkontribusi terhadap PAD, juga dapat dimanfaatkan untuk menunjang program-program lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat
“Kita tentu berharap selain dikelola dengan optimal dan memberikan kontribusi PAD, aset-aset yang ada hendaknya juga digunakan untuk menunjang program Pemprov dalam menyelesaikan persoalan yang saat ini terjadi, yakni minimnya lapangan kerja, sebab ini lebih mendesak dan memang dibutuhkan masyarakat, ” ucapnya. (h/fzi)
