PADANG, HARIANHALUAN.ID – Sudah sering makan korban, Komisi IV DPRD Sumbar mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar membangun kembali ruas jalan Simpang Empat-Talu- Panti yang terputus akibat gempa Pasaman pada Februari 2022 lalu.
Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Zulkenedi Said, mengatakan, usai terputus akibat bencana gempa lebih kurang satu setengah tahun yang lalu, hingga saat ini Pemprov tak kunjung memperbaiki jalan provinsi yang menjadi akses penghubung antara dua kabupaten itu, yakninya penghubung antara Pasaman dan Pasaman Barat (Pasbar).
Menurut Zulkenedi, persoalan ini sudah berulang-ulang ia sampaikan saat rapat dengan OPD terkait dari Pemprov. Namun tindaklanjutnya tak kunjung ada hingga saat ini.
“Jalan yang terputus ini kondisinya sangat darurat dan membahayakan pengendara. Karena terputus, untuk sementara di lokasi itu dibuat jalan darurat. Jalan darurat yang sekarang digunakan lokasinya di bengkolan, lengah sedikit ancaman jurang menanti pengendara, sementara sebelah kanannya longsor. Ini sudah berapa kali makan korban, namun tetap tidak ada perhatian dari Pemprov,” ujar Zulkenedi Said saat diwawancarai Haluan, kemarin.
Politisi Golkar itu menambahkan, ruas jalan Simpang Empat-Talu Panti ini kewenangannya ada Pemprov, karena jalan tersebut merupakan jalan provinsi. Dalam hal ini, yang melalui infrastruktur jalan itu bukan hanya masyarakat setempat, tapi masyarakat dua kabupaten yang ada di sana.
Zulkenedi Said menyesalkan sikap Pemprov yang masih melakukan pembiaran atas permasalahan ini. Sementara, kata dia, untuk bantuan-bantuan sosial atau yang lainnya bisa dikeluarkan anggaran hingga capai ratusan miliar.
Dikatakan Zulkenedi, pihaknya bukan tidak setuju adanya bantuan-bantuan sosial, baik itu untuk panti, rumah ibadah, sekolah dan lain sebagainya. Namun pihaknya berharap Pemprov hendaknya bisa melihat mana yang skala prioritas.
“Tidak hanya di Pasaman Barat atau di Pasaman, dimanapun di Sumbar ini daerah yang emergensi, Pemprov harus memprioritaskan. Ini bukan tentang memperbaiki untuk meningkatkan kualitas, atau membangun baru, tapi ini adalah memperbaiki yang rusak karena bencana alam, mestinya itu tak bisa ditunda,” tegas dewan dari daerah pemilihan (dapil) Pasaman-Pasaman Barat (Pasbar) tersebut.
Disebabkan kerusakan jalan itu terjadi akibat dampak bencana alam, terang dia, mestinya Pemprov juga bisa menggunakan dana tak terduga yang memang dianggarkan tiap tahun di APBD provinsi, namun ia menyayangkan hal itu tak dilakukan oleh Pemprov. “Mestinya ada political will dari Pemprov agar dana itu digunakan ke sana,” ucapnya.
Ia menambahkan, selain pada titik yang terputus tadi, pada ruas jalan yang sama pada empat titik lokasi lainnya mengalami terban. “Yang terban di empat titik ini kondisinya sekarang mengecil, jika tak diperbaiki lama-lama juga akan bisa terputus,” ucapnya.
Lebih lanjut Zulkenedi menyampaikan, pihaknya berharap untuk APBD 2024 mendatang Pemprov menganggarkan untuk persoalan ini. Jangan ditunggu dulu jatuh lebih banyak koran disebabkan kondisi jalan tidak layak, baru pemprov bergerak. (h/len)
