PADANG, HARIANHALUAN.ID – Praktik politik uang atau money politic masih menjadi perhatian serius penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) 2024. Pratik ini tidak mudah dihilangkan dan masih menjadi fokus badan pengawas pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Masih belum optimalnya pendidikan dan literasi politik masyarakat pemilih, ditambah dengan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat disinyalir bakal menjadi ladang subur tumbuhnya praktik politik uang yang akan mengancam kualitas para pemimpin pengambil kebijakan strategis di masa yang akan datang.
Pengamat Demokrasi Sumatera Barat (Sumbar), Samaratul Fuad, menyebut, dari tahun ke tahun hampir seluruh tahapan pemilu mulai dari masa persiapan hingga pencoblosan di Sumbar sangat rentan diwarnai praktik busuk politik uang
“Ironisnya, meski politik uang selalu menjadi keresahan masyarakat pada setiap pemilu, namun faktanya lebih banyak kasus money politic yang tidak terungkap. Ini yang seharusnya menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa bisa begitu ?“ ujarnya kepada Haluan Selasa (29/8).
Samaratul Fuad menjelaskan, suburnya praktik money politic erat kaitanya dengan masih rendahnya pendidikan dan kesadaran politik masyarakat dalam konteks berbangsa dan bernegara. Alih-alih dipandang sebagai wujud nyata kedaulatan rakyat selaku pemegang kekuasaan tertinggi di sebuah negara demokrasi, pemilu nyatanya masih dipandang masyarakat sebagai agenda seremonial lima tahunan dalam artian sempit belaka.
“Masyarakat pemilih kita pada hari ini masih belum sadar bahwa pilihan politik dirinya, akan berdampak langsung pada dirinya, keluarga dan lingkungan. Sebab orang yang dipilih saat pemilu, adalah mereka yang nantinya akan mengambil kebijakan yang berdampak bagi orang banyak,” ucapnya.
