PADANG, HARIANHALUAN.ID — Pengamat Kebijakan Politik dari Universitas Negeri Padang (UNP), Eka Vidya Putra menilai, politik uang saat ini bahkan sudah menjadi budaya yang sulit dilepaskan dari setiap tahapan pelaksanaan Pilpres, Pileg, Pilkada atau bahkan Pilwana di tingkat pemerintahan daerah terendah sekalipun.
Eka Vidya menyebut, masyarakat pemilih sebenarnya sadar dan menikmati manisnya uang Caleg yang mengalir ke kantong mereka. Sedangkan di kalangan politisi, uang dan kekuatan finansial dianggap sebagai kunci penting penentu kemenangan politik.
“Dengan tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarakat pemilih yang rendah, masyarakat kita akhirnya rentan dan toleran terhadap politik uang. Mereka tidak menganggap politik uang adalah pelanggaran serius,” ujar Founding Revolt Institute ini kepada Haluan Selasa (29/8).
Keadaan itu, kata dia, akhirnya juga membuat masyarakat menganggap kuat atau tidaknya dukungan finansial sang calon adalah indikator keseriusan seseorang untuk terjun dalam dunia politik.
“Uang dijadikan tolak ukur Bargaining politik. Politik uang akhirnya berkembang dari pemilu ke pemilu dan dianggap sebagai suatu yang tidak terlepaskan dari budaya politik kita,” jelasnya.
Terlanjur membudayanya politik uang , diperparah lagi dengan kenyataan tidak berjalannya regulasi aturan dan sanksi tegas yang sebenarnya telah disediakan untuk menghukum para pelaku politik uang yang menodai kesucian tujuan pemilu yang menjadi wujud kedaulatan suara rakyat.
Meski begitu, kata Eka Vidya, politik uang sebenarnya tidak hanya terjadi dalam momentum-momentum pesta demokrasi saja. Lebih luas daripada itu, politik uang bahkan hadir dalam setiap aktivitas kolektif masyarakat seperti di Masjid maupun dalam setiap aktivitas sosial kemasyarakatan lainnya.
“Politik uang terjadi dalam beragam bentuk, masyarakat saja yang kadang sadar atau tidak sadar itu adalah politik uang. Bisa jadi karena mereka tidak tahu bahwa pemberian sumbangan oleh seseorang itu juga bisa dianggap sebagai politik uang,” terangnya.
Karena politik uang telah terlanjur membudaya, lanjut pengajar sosiologi UNP ini, dibutuhkan penyebaran pendidikan politik yang masif kepada masyarakat. “Selain pendidikan politik yang butuh waktu panjang, sebenarnya para caleg atau para elit yang semestinya kita anggap orang pintar dan terkemuka memberikan pencerdasan. Namun nyatanya, mereka sendirilah pelakunya. Ini cukup menyedihkan,” tambahnya.
Eka Vidya menegaskan, untuk memutus lingkaran setan politik uang ini, Partai Politik mesti menekankan kepada anggotanya untuk menjauhi politik transaksional. Hal itu bun harus dibuktikan dengan adanya sanksi yang tegas bagi kader yang melanggar.
“Saat ini kan sudah begitu parahnya. Politik uang itu kita tau ada dan nyata, tapi tidak ada satupun yang ditangkap, Kan lucu. Makanya Parpol harus mendorong ini disamping Bawaslu melakukan pengawasan secara ketat,” tegas dia.
Bagi Bawaslu selaku wasit pengawas jalannya pemilu, sebut Eka Vidya, harus menindak tegas setiap caleg maupun Parpol yang terindikasi memainkan politik uang. Langkah itu mesti dilakukan untuk menghancurkan belenggu politik berbiaya mahal nan pasti bakal melahirkan koruptor-koruptor masa depan.
“Intinya Bawaslu harus tegas, Parpol harus berbenah dan berani berubah, masyarakat pun harus dicerdaskan agar pemilu bisa menjadi ruang demokrasi yang melahirkan pemimpin masa depan yang hanya memikirkan rakyat,” pungkas Eka Vidya mengakhiri. (*)
