HARIANHALUAN.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dari fraksi partai Golkar, Sitti Izzati Aziz beri pendidikan politik untuk tokoh masyarakat Parit Malintang di Ibu Kota Kabupaten (IKK) Padang Pariaman, Senin (28/8).
Sitti memaparkan aktor politik yang sebenarnya itu adalah masyarakat, sehingga suara rakyat sangat dibutuhkan dalam memilih legislatif. Untuk menentukan caleg yang akan mendapatkan kursi di dewan yang mendapatkan suara terbanyak di partai bukan lagi berdasarkan nomor urut.
Ia menambahkan selain itu suara partai juga menentukan, tidak ada gunanya caleg banyak dipilih oleh masyarakat sedangkan partainya tidak.
Ia mencontohkan dalam Pileg 2019, kursi pertama diberikan kepada partai peraih suara terbanyak di dapil tersebut. Kursi kedua diberikan kepada yang terbanyak kedua. Demikian seterusnya, hingga kuota kursi di dapil tersebut terpenuhi.
Untuk caleg yang duduk, diberikan kepada peraih suara terbanyak. Apabila sebuah partai mendapatkan alokasi lebih dari satu kursi, maka kursi berikutnya diberikan kepada peraih suara terbanyak secara berurutan.
Pada pemilu lalu, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman masuk dalam Dapil 2 Sumbar dengan alokasi tujuh kursi. Ada 269.314 pengguna hak pilih dengan 250.013 suara sah.
Golkar sendiri mendapatkan satu kursi dalam di dapil 2 yaitu 21.134 suara. “Suara saya di dapil ini ada 7.966,” ujarnya.
Sitti berharap semua masyarakat agar datang ke TPS saat pemilu 2024 mendatang, jangan sampai ada yang golput.
Ketua Karang Taruna Nagari Parit Malintang Devis Zakra Dano menyampaikan, ia menyambut baik kegiatan yang diselenggarakan oleh anggota dewan ini. Selain mengapresiasi kegiatan tersebut dia juga berharap agar aspirasi nagari di perjuangkan di tingkat provinsi.
“Kita sebagai daerah ibu kota kabupaten tapi kemajuan pembangunan, pendidikan masih tertinggal dari daerah lain. Korong Hilalang Gadang contohnya, yang berada bersebelahan dengan kantor bupati, tapi masyarkat harus berputar dulu ke daerah Singguling, Kecamatan Lubuk Alung apabila mau ke kantor wali nagari,” ujar Devis.
Ia berharap, pemerintah melihat nagari Parit Malintang ini sebagai ibu kota, dimana pembangunannya dibebankan kepada kabupaten atau provinsi bukan lagi kepada nagari. (h/mg-ahr)
