Jika ada ASN Pemko Padang yang terlibat, Sekda berjanji akan menindak sesuai aturan yang berlaku. “Kita akan menindak jika terdapat ASN yang melanggar aturan. Oleh karena itu, kasus ini akan kita dalami lebih lanjut oleh internal,” tuturnya.
ASN Rawan Dimanfaatkan
Pengamat Politik dari Revolt Institute, Eka Vidya Putra, mengatakan, salah satu kerawanan pemilu yang telah diidentifikasi oleh Bawaslu yakninya netralitas ASN. Para ASN ini rawan dimanfaatkan kepala daerah yang dalam hal ini merupakan petahana untuk memobilisasi dukungan melalui program-program kerja populis yang bertujuan untuk meningkatkan popularitas mereka selaku politisi,” sebut Eka kepada Haluan baru-baru ini.
Eka menuturkan, dalam hal netralitas ASN ini, sebetulnya para juga ASN berada dalam situasi yang serba dilematis. Di satu sisi mereka dituntut untuk patuh kepada atasan dan wajib untuk menunaikan segala program kerja mereka yang juga merupakan pengejawantahan program unggulan atau visi misi kepala daerah. Namun di sisi lain program kerja yang mereka lakukan juga berpotensi dipolitisir untuk meraup elektabilitas bagi si kepala daerah.
“Apalagi saat ini kultur budaya kerja ASN kita saat ini masih berwatak feodalis. Dimana kata-kata atasan tidak bisa dibantah sebab hal itu menyangkut dengan keberlangsungan karir mereka di masa depan. Apalagi sejauh ini pembuktian pelanggaran netralitas ASN dalam pemilu ini juga sulit dibuktikan dan cenderung masih mengandalkan pelaporan pelanggaran semata,” terangnya.
Eka juga menambahkan, semestinya tidak sulit bagi publik untuk melihat adanya upaya mobilisasi dukungan dan elektabilitas kepala daerah jelang Pilkada lewat kebijakan atau program-program kerja yang dilakukan oleh para kepala daerah di semua tingkatan di Sumbar akhir-akhir ini. Menurutnya contoh sederhananya saja bisa dilihat melalui spanduk-spanduk atau baliho imbauan layanan masyarakat yang terpajang di sejumlah ruas jalan di Sumbar belakangan ini.
“Kadang lebih besar foto wajah si kepala daerah dibandingkan dengan isi pesan layanan masyarakat yang akan disampaikan oleh OPD terkait. Ini contoh sederhana saja. Contoh lainnya tentu juga bisa dilihat jelas oleh masyarakat pemilih dalam program pemerintah lainnya,” kata Eka
