Lebih jauh dkatakannya, nikah yang tidak tercatat namanya nikah siri, tapi nikah siri ini ada dua. Pertama, nikah di bawah tangan yang lengkap rukun dan syaratnya, sah secara syariat dan tidak ada pengulangan nikah saat mengurus isbat. Kedua, nikah di bawah tangan namun tidak lengkap rukun dan syaratnya, tidak sah secara syariat yang seperti ini harus diulang lagi nikahnya.
Ia mengatakan kurangnya edukasi tentang nikah siri ini membuat masyarakat tidak paham akibat nikah siri. “Masyarakat perlu paham tentang makna pernikahan yang sebenarnya, banyak nikah siri yang dilakukan oleh masyarakat ini terjadi karena Masyarakat tidak paham apa akibat yang ditimbulkan dikemudian hari, kemudian akibat hukum apa yang berdampak bagi pelaku terutama bagi Perempuan dan bahkan anak-anaknya,”ujarnya.
Seterusnya Fitra Neli mengatakan, pihak yang paling dirugikan adalah perempuan, karena apabila nikah siri dilakukan, istri secara hukum tidak memiliki hak atas suaminya karena status perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum.
“Seperti kasus apabila nantinya terjadi perceraian, perempuan tidak bisa menuntut haknya seperti hak nafkahnya, bahkan itu berkelanjutan jika mereka memiliki anak, maka anaknya tidak berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, untuk menyikapi fenomena maraknya nikah siri, pemerintah seharusnya menutup segala celah kesempatan melakukan pernikahan siri, dan menindaklanjuti pelaku yang memberikan jasa nikah siri kepada masyarakat. Selain itu pemerintah seharusnya lebih memantau dan memberi edukasi kepada masyarakat agar mereka tahu apa dampak, akibat hukum, dan betapa ruginya melakukan nikah siri ini, dan mengimbau masyarakat agar menikah secara sah sesusai dengan hukum yang berlaku. (h/mg-dna/mg-ipt)
