PADANG PANJANG, HARIANHALUAN.ID — Pemerintah Pusat saat ini tengah menggalakkan program stop boros pangan sebagai salah satu program pengendalian inflasi serta penguatan ketahanan pangan daerah.
Kepala Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan), Ade Nafrita Anas menyebutkan kampanye stop boros pangan hingga saat ini belum sepenuhnya dipahami masyarakat. Oleh sebab itu Pemko diminta menyelipkan edukasi terkait perilaku boros pangan ini dalam setiap kegiatan yang menyasar masyarakat umum agar mereka melakukan tindakan menghemat pangan.
“Kalau biasanya pembelian bahan pangan berlebihan akan membusuk di kulkas. Mari mulai sekarang beli seperlunya, daripada tidak digunakan dan terbuang begitu saja. Indonesia saat ini menduduki peringkat ketiga negara yang boros pangan. Setiap tahun ada 23-48 juta ton makanan yang terbuang menjadi sampah,” ujarnya, Rabu (13/8).
Pihaknya berharap, gerakan stop boros pangan dapat diterapkan dengan benar-benar mengonsumsi makanan sampai habis tak bersisa. Sementara belanja bijak dapat diaplikasikan dengan membeli keperluan pangan sesuai kebutuhan.
“Kalau tidak dimulai dari diri kita masing-masing tentu gerakan ini tidak akan berjalan. Kami terus mengajak masyarakat untuk menerapkan Stop Boros Pangan sebagai upaya menjaga ketahanan pangan. Karena food loss dan food waste selain bagian dari perilaku mubazir, dampaknya juga merugikan secara ekonomi bahkan lingkungan,” tuturnya.
Langkah ini juga tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (Pemda) turut mengampanyekan gerakan stop boros pangan. Upaya ini dilakukan untuk menjaga inflasi tetap stabil.
“Jadi kita harus bekerja bergerak bersama untuk menyampaikan kepada publik supaya makan dan membeli secukupnya,” ujarnya.
Tito mengatakan, saat ini pemerintah telah melakukan berbagai langkah dalam mengantisipasi naiknya harga komoditas beras. “Untuk beras ini menjadi atensi kita karena bisa terjadi dan ini hampir sama dengan data BPS tadi, terjadi defisit. Importasi menjadi sangat penting dan kesiapan cadangan stoknya juga menjadi sangat penting sekali,” katanya.
Sementara itu, untuk komoditas lain, seperti cabai rawit dan cabai merah diharapkan mampu ditekan dengan gerakan tanam di tiap daerah. “Cabai rawit dan cabai merah kita harapkan dapat diimbangi dengan gerakan tanam di tiap-tiap daerah yang terutama yang defisit, yang terjadi kenaikan harga cabai merah cabai rawit,” kata Mendagri.
Pemda juga diharapkan mampu mendorong penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Pemda dapat mengoptimalkan upaya itu melalui instrumen anggaran yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (h/pis)
