Hal ini sesuai dengan amanat pasal 225 ayat 1 hucuf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa camat mempunyai tugas mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Berdasarkan hal itu, camat perlu melakukan pencegahan-pencegahan konflik yang rentan terjadi dalam pilpres/pileg dan pilkada. Caranya antara lain dengan memelihara kondisi damai di masyarakat, merendam potensi konflik, dan mengembangkan system penyelesaian perselisihan secara damai.
Camat mesti mampu menjaga stabilitas politik, karena masyarakat pemilih berada di tingkat bawah. Dalam hal itu, Camat berada pada posisi yang dekat dengan masyarakat, sehingga Camat pasti lebih tahu dinamika yang terjadi di laangan. Inilah yang dituntut mulai sekarang. Camat harus terus berkoordinasi dengan baik, yaitu dengan kepolisian, TNI, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama.
“Pelayanan yang diberikan oleh unit-unit kerja yang kurang memuaskan bagi masyarakat kiranya dapat dilakukan evaluasi oleh camat dan dicarikan langkah untuk perbaikan pelayanan tersebut,” pungkas Sekda lagi. (*)
