Sejauh ini, kata Nizam, jumlah peserta yang telah mengikuti berbagai pelatihan yang digelar Disnakertrans Sumbar berjumlah sebanyak 47.035 orang. Sementara jumlah sekolah kejuruan vokasi atau SMK yang telah terlibat, adalah sebanyak 458 sekolah.
Minim Anggaran
Lebih lanjut Nizam Muluk menyebut, program pelatihan kerja bagi para calon Pencari Kerja (Pencaker) selama ini memang masih sangat tergantung terhadap dana Pokok Pikiran (Pokir) yang dikucurkan oleh para anggota DPRD Sumbar maupun Kabupaten Kota .
Sebab menurut dia, per tahunnya Disnakertrans Sumbar hanya mendapatkan pagu anggaran sebanyak Rp30 miliar. Meski sekilas jumlahnya besar, namun Rp 23 miliar diantaranya, habis dibayarkan untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai dan operasional.
“Anggota saya berjumlah 178 orang. Eselon III 10 Orang dan memiliki 7 UPTD di seluruh daerah. Sementara dana yang bisa digunakan untuk program, paling hanya sekitar Rp3,5 miliar,” ungkap Nizam membeberkan pagu anggaran dinas yang ia pimpin.
Anggaran penyelenggaraan program-program penciptaan lapangan kerja dan wirausaha baru yang sangat minim sekali ini, sebut Nizam, bagai langit dan bumi dengan anggaran di sektor pendidikan yang menjadi hulu dari sektor ketenagakerjaan.
Dijelaskannya, anggaran sektor pendidikan telah ditetapkan sebesar 20 persen dari total APBD Sumbar, sementara anggaran bagi Dinas Tenaga Kerja Sumbar sendiri nyatanya sangatlah minim sehingga tidak mungkin untuk meng-cover seluruh biaya pelatihan.
