Bahlil juga menyebut, menyangkut rencana lahan PSN yang mencapai angka 30 ribu hektar, bukanlah domain Kementerian Investasi. satu-satunya yang perlu dikoreksi adalah pejabat yang menyatakan usulan investasi tersebut MS atau memenuhi syarat.
“Karena dia pasti sudah punya perencanaan. Tetapi tergantung Sizenya berapa. Tapi kalau membangun 30 ribu hektar untuk membikin kawasan Refinery, Menurut saya yang membuat MS itu yang perlu kita koreksi,” pungkas Bahlil.
Diketahui, rencana pembangunan mega proyek PSN Air Bangis di Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatra Barat, sebelumnya telah menuai respon penolakan dari masyarakat terdampak.
Dalam perjalananya, ribuan masyarakat terdampak sempat menggelar aksi demonstrasi besar-besaran menolak tanah mereka dijadikan lahan investasi bagi PT Abaco Pasifik Indonesia.
Ribuan massa aksi yang terdiri dari orang tua, anak-anak dan lansia juga sempat bertahan selama berhari-hari di Kota Padang. Merek menolak kembali ke kampung halaman sebelum Gubernur Sumbar menyepakati sejumlah tuntutan penolakan yang mereka ajukan. (*)
