Suasana Diseminasi hasil evaluasi pengawasan percepatan penurunan stunting, Selasa (26/9/23). YESI.
HARIANHALUAN. ID – Sekretaris Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumbar, Nova Dewita membuka kegiatan Diseminasi Hasil Pengawasan Percepatan Penurunan Stunting Sumbar Tahun 2023 di kantor BKKBN Sumbar, Selasa (26/9/23).
Nova Dewita mengatakan tujuan kegiatan diseminasi untuk mensosialisasikan hasil pengawasan strategi percepatan penanganan stunting kepada mitra kerja dan mengetahui kelemahan strategi agar menjadi dasar perbaikan kedepannya.
“Evaluasi ini bukan mencari kesalahan, namun kita bersyukur menjadi pedoman untuk mengetahui kelemahan dalam penurunan stunting dan perbaikan kedepannya,” kata Nova.
Korwas Bidang IPP BPKP Sumbar, Lefendri menambahkan diseminasi ini bertujuan untuk menilai implementasi program apakah sudah tepat sasaran.
Diseminasi tersebut diharapkan dapat menilai ketepatan, keselarasan dan konvergensi kebijakan untuk percepatan penanganan stunting. Kemudian menilai implementasi program percepatan penurunan stunting melalui pemenuhan intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Menilai progres capaian dan ketepatan sasaran keluarga beresiko stunting, hambatan dalam pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif, menganalisis efektivitas program dalam penurunan stunting, mengidentifikasi permasalahan dan hambatan pelaksanaan program.
“Atas dasar tujuan itu kita sepakat memberikan rekomendasi atas permasalahan yang ditemukan. Sebab tidak ada artinya evaluasi kalau rekomendasi tidak ditindaklanjuti,” ujarnya.
Ia menambahkan Sumbar tahun ini menargetkan prevalensi stunting pada angka 18,44 persen.
“Butuh kerja keras, konvergensi dan sinergi seluruh stakeholder dari pusat sampai ke desa dalam percepatan penanganan stunting di waktu yang singkat ini. Semua punya tanggungjawab dan tugas pokok dalam penanganan stunting,” kata Lefendri.
Auditor yang melaksanakan evaluasi dari BPKP Sumbar, Gustinawati mencatat setidaknya lima evaluasi yang ditemukan dalam pengawasan percepatan penanganan stunting di Sumbar.
“Pertama, Pemerintah Provinsi Sumbar belum memuat petunjuk teknis (juknis) bagaimana percepatan penurunan stunting,” ujarnya.
Seharusnya untuk melegalkan kebijakan yang ada harus disusun juknis.
Ia merekomendasikan setidaknya jika belum memungkinkan dikeluarkan Pergub karena waktu penyusunan yang lama, bisa dengan surat edaran.
Catatan kedua, terkait anggaran di Bappeda atau pun OPD lain yang belum di tagging untuk penanganan stunting.
“Belum ada anggaran yang mengkhususkan untuk stunting. Sehingga kita tidak bisa memetakan berapa anggaran yang ada untuk penanganan stunting termasuk yang masuk ke mulut anak stunting karena belum di tagging,” ucapnya.
Kedepan dia merekomendasikan, anggaran tahun 2024 sudah di tagging untuk penanganan stunting. Agar bisa melihat efektifitas dalam penganggaran stunting.
Ketiga, Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) Provinsi belum melaksanakan tugas dan peran secara optimal. Hal itu terlihat dari belum diadakannya audit stunting tingkat provinsi. Baru ada di tingkat Kabupaten/Kota.
Kemudian TPPS provinsi juga belum melakukan laporan monitoring dan evaluasi (monev) kepada tim pengarah yaitu kapolda, kajati dan kapolres.
“Berkenanan dengan tupoksi TPPS. Kita merekomendasikan untuk meningkatkan koordinasi antar OPD dan tim TPPS dalam percepatan penanganan stunting,” ujarnya.
Selain itu, Gustinawati menambahkan masih ada tupoksi TPPS yang belum optimal.
TPPS Sumbar juga diminta untuk mengawasi dan mendorong pemerintah Kabupaten/Kota yang prevalensi stuntingnya masih jauh diatas target nasional diatas 30 persen.
Ia juga mengambil sampel Kabupaten. Pasaman Barat yang masih jauh di atas rata-rata nasional untuk dievaluasi. (yes)
