Ditengah kondisi ini, alih-alih memangkas biaya belanja barang, jasa dan modal yang jelas-jelas telah terbukti berpengaruh secara nyata terhadap ekonomi masyarakat di daerah, alangkah baiknya jika pemerintah daerah melakukan efisiensi terhadap mata anggaran belanja pegawai.
“Makanya kita sangat ingin sekali mendengar adanya kebijakan efisiensi belanja pegawai. Misalnya saja , Gubernur mengumumkan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai atau TPP. Ini baru menarik,” jelas dia.
Berkaitan dengan terus menurun dan kerap kali tidak tercapainya target penerimaan daerah bagi Provinsi Sumatra Barat sejak beberapa wajtu belakangan ini, Rektor UM Natsir Bukittinggi ini menyarankan agar pemerintah daerah menggenjot belanja modal daerah. Minimal sebesar 30 persen dari total keseluruhan APBD.
Dengan cara meningkatkan realisasi belanja modal melalui pembangunan infrastruktur fisik dasar seperti jembatan, jalan, saluran irigasi dan sebagainya ini, pemerintah daerah akan menerima manfaat belanja lebih dari 1 tahun anggaran.
“Strategi ini pun pada akhirnya akan menambah aset atau kekayaan pemerintah daerah meskipun juga akan menambah mata anggaran bersifat rutin dan berkelanjutan seperti misalnya biaya pemeliharaan,” tambah dia,
Namun pada sisi lain, lanjutnya, pemerintah daerah juga perlu memprioritaskan program-program yang bersifat kebutuhan ketimbang keinginan semata. Pemangku kebijakan juga harus berani menunda atau bahkan mencoret suatu program yang dianggap tidak berpengaruh signifikan terhadap pembangunan daerah.
“Sekalipun jika misalnya itu adalah program yang telah ada di RPJMD. Jika memang terjadi keterbatasan dana, hendaknya proyek itu ditunda dulu. Sebab bagaimanapun kita harus realistis dan fokus terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat,” terangnya.
Pada intinya, sebut Afridian Wirahadi Ahmad, pemerintah daerah mesti memikirkan bagaimana caranya agar target pembangunan yang bersifat Mandatory tetap dapat terlaksana namun dengan tetap mempertimbangkan kemampuan penganggaran daerah
“Itulah alasananya kenapa pilihan yang paling realistis adalah memangkas belanja pegawai. Sebab bagaimanapun, postur kepegawaian kita saat ini masih gemuk. Sementara kita tidak mampu mencari sumber pendapatan baru dan mencapai target yang telah ditetapkan,” pungkasnya. (*)
