“Akan lebih baik lagi jika sosialisasi undang-undang terkait kekerasan seksual, kekerasan fisik terhadap anak, hingga kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memang disosialisasikan kepada masyarakat-masyarakat yang berada diwilayah yang dinilai rentan dan sering kali terjadi kasus kejahatan seksual,” katanya.
Indira meyakini, program sosialisasi akan mendorong tumbuhnya pengetahuan baru di tingkat masyarakat. Namun setelah itu, sosialisasi perlu dilanjutkan dengan adanya program-program penguatan atau follow up yang terukur agar sistem pencegahan dan penangkalan yang dibangun bisa berjalan dengan efektif.
Ia juga meminta agar Dinas DP3AP2KB Sumbar untuk terus memperkuat strategi kampanye di media sosial maupun media cetak. Langkah itu diperlukan untuk meng-counter dan mengatasi masifnya penyebaran budaya misoginis dan rape culture yang sering kali menyalahkan korban atas terjadinya suatu kasus kejahatan seksual yang dialaminya.
“Kampanye lewat media sosial dan konten-konten digital kreatif perlu terus dimasifkan. DP3AP2KB Sumbar mesti terus mendorong terjadinya transformasi perubahan nilai-nilai yang lebih baik yang anti terhadap kekerasan seksual, anti terhadap kekerasan dan mampu menciptakan ruang aman,bebas dari kekerasan apapun bagi setiap anak, bagi setiap orang, maupun jenis kelamin apapun,” tutupnya. (h/fzi)
