Ia mengatakan, regu Satuan Tugas (Satgas) pemadaman api sudah dikerahkan dari dinas kehutanan yang melibatkan komponen masyarakat dan stakeholder terkait. “Dalam satu regu Satgas ada enam orang. Dalam satu pleton biasanya ada 30 orang. Tapi tergantung situasinya, apabila situasinya mendikte harus diturunkan karena banyak titik api, mereka harus turun, harus standby. Tapi jumlah tersebut bisa lebih, sampai 50 orang. Nanti kekuatannya dibagi,” katanya.
Lebih lanjut ia katakan bahwa regu Satgas yang dibagi di beberapa daerah rawan api tersebut harus peka terhadap situasi dan siap melaksanakan tugas. “Mereka harus siap siaga, ya. Apabila muncul titik api dan diinfestigasi positif, langsung muncul ke lapangan dan langsung melakukan pemadaman. Pemadaman bisa dilakukan dengan alat pukul, alat pancar air, dengan selang, mempersiapkan embung-embung penampungan di tengah lahan yang terbakar,” ujarnya.
Mengenai kepekaan terhadap dampak tersebut, ia mengaku terus melakukan pemantauan. “Pemantauan kami lakukan 12 jam sekali. Di 12 jam pertama kemarin, karena dicek pagi, ada dua titik api. Titik api di 12 jam kedua menjelang malam ada sekitar 21 titik api. Yang paling banyak titik api itu di daerah Pesisir Selatan dan Sijunjung. Tapi, tadi pagi di Sijunjung hujan, semoga ada kabar baik malam ini,” kata Fajar.
Ia mengatakan, dampak El Nino ini diperkirakan hingga pertengahan Oktober atau akhir Oktober. “Semoga di akhir bulan ini, dengan segala upaya yang kita usahakan bersama-sama, kita bisa melewati krisis yang diakibatkan oleh kemarau ini. Kita berharap di bulan November atau Desember sudah kembali ke musim hujan,” tuturnya.
Operasi Darat dan Udara
Di sisi lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus berupaya meminimalisir dampak dari El Nino yang melanda beberapa wilayah di Indonesia. Antara lain dengan melakukan operasi darat dan juga operasi udara.
Hal itu diungkap Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M. setelah mengikuti Rapat Terbatas Mitigasi Dampak Fenomena El Nino di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/10). Rapat dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan diikuti Menteri serta pimpinan lembaga lain dengan membahas isu kekeringan, ketersediaan air bersih, situasi pertanian, hingga antisipasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan.
