HARIANHALUAN. ID – Kepala BKKBN RI, Dr.(HC). dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG. (K) memberi sejumlah masukan saat melakukan kunjungan sekaligus pembinaan kepada jajaran Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, Senin (9/10).
Diantaranya mendorong BKKBN Provinsi Sumbar untuk mempercepat realisasi anggaran tahun ini.
“Mohon diurai betul terkait realisasi anggaran ini, karena waktu kita mepet kurang dari dua bulan lagi atau tinggal 1,5 bulan. Waktu pendek, uang banyak. Istilahnya peluru (anggaran) nya ada, ayo dimaksimalkan,” ucapnya.
Masukan lainnya juga terkait percepatan penanganan stunting dan kondisi kependudukan di Sumbar.
“Sumbar adalah provinsi yang spesial. Butuh strategi ekstra dari Kepala Perwakilan (Kaper) dan jajaran terkait penanganan stunting, capaian TFR (Total Fertility Rate/ angka kelahiran total), mCPR (pemakaian kontrasepsi modern) perlu ditingkatkan dan Unmet need (kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi) masih tinggi,” tuturnya.
Ia berpesan perlunya kolaborasi dan sinergi seluruh tim dan stakeholder hingga ke Kabupaten/Kota.
Di tempat yang sama, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatra Barat (Sumbar), Fatmawati mengatakan untuk realisasi anggaran tahun 2023 per bulan September 2023 sebesar 73,68 persen.
“Realisasi anggaran per 8 Oktober 2023 yang sudah terbit SP2D sebesar 75,97 persen. Dengan pagu 84,2 miliar terealisasi 64 miliar,” ujarnya.
Untuk Rincian Output kegiatan seperti Pro PN rata-rata sudah mencapai 90 persen bahkan lebih. Beberapa kegiatan yang masih berjalan seperti kemitraan, verifikasi/validasi data, alkon impant 1 batang yang sudah kontrak, menunggu barang masuk dan lainnya hingga gaji pegawai dapat menambah realisasi anggaran nantinya.
Realisasi DAK Fisik Bidang KB per tanggal 15 September 2023 sebesar 43,6 persen. Untuk DAK Non Fisik Bidang KB Kabupaten/Kota per tanggal 15 September 2023 sebsar 39,4 persen, untuk laporan triwulan III Kab/Kota masih ada yang input laporan ke morena.
“Ini terus kita dorong agar Kabupaten/Kota dapat melakukan percepatan terutama kegiatan stunting,” kata Fatmawati.
Ia juga menyampaikan kondisi kependudukan di Sumbar yang saat ini berada dalam bonus demografi.
“Hasil Sensus Penduduk 2020 bahwa jumlah penduduk di Sumatera Barat 5,53 juta jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk 1,29 persen. Jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) 68,65 persen artinya Sumatera Barat dalam kondisi bonus demografi. Jumlah penduduk lansia 10,83 persen,” katanya.
Kemudian hasil indikator kinerja utama tahun 2022, ASFR, mCPR, PA MKJP dan Keterpaparan Program Bangga Kencana sudah capai lebih 100 persen. iBangga, MUKP dan tingkat putus pakai sudah cukup baik dengan capaian diatas 95 persen.
“Untuk TFR dan unmet need masih kita upayakan dalam pencapaiannya,” ucapnya.
Capaian pelayanan kontrasepsi s/d Agustus 2023, untuk cakupan laporan 96,29 persen faskes yang melapor, dengan hasil peserta KB baru sebanyak 69.758 atau 51,88 persen dari target 134.468.
Jenis kontrasepsi yang dominan adalah suntikan (42 persen). Dibandingkan capaian tahun 2022, pada tahun 2023 mengalami kenaikan trend sejak bulan januari 2023. Dengan total pasca persalinan dan keguguran 27.914 (40 persen). Untuk kasus komplikasi terjadi 5 kasus dan kegagalan 3 kasus.
Jumlah peserta KB Aktif (mCPR) sampai dengan Agustus 2023 berjumlah 422.347 atau 62,83 persen dari Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 672.163. Jumlah tingkat putus pakai (DO) tercatat sejumlah 7,13 persen.
Capaian pengendalian lapangan terdiri dari kelompok kegiatan, cakupan rata-rata terlapor 90 persen.
Pihaknya juga terus maksimalkan sumber daya yang ada dan waktu bersama pemerintah daerah dan satgas stunting yang terus membantu.
“Semoga tahun 2023 ini prevalensi stunting di Sumatera Barat mengalami penurunan,” tuturnya. (h/yes)
Ket. Foto : Suasana saat Kepala BKKBN RI, BKKBN RI, Dr.(HC). dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG. (K) memberikan pembinaan kepada jajaran Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, Senin (9/10). YESI
