Namun kondisi dilapangan sejauh ini, masih kerap ditemukan adanya sekolah-sekolah di Sumatra Barat yang tidak memiliki fasilitas laboratorium pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau Sains yang lengkap.
“Ini perlu menjadi perhatian bersama bagi kita, ada peminatan IPA namun laboratoriumnya tidak ada, Bagaimana mau maju dunia pendidikan Sumatra Barat jika kita masih begini?,” ungkapnya.
Menurut Kosim, sejumlah kebijakan pendidikan nasional yang saat ini berjalan sepeti halnya sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan pemerataan dan standarisasi kualitas pendidikan di Indonesia.
“Namun bagaimana caranya mewujudkan standarisasi kualitas pendidikan bila fasilitas dan mutu guru antar sekolah belum terstandar. Nah inilah yang seharusnya perlu menjadi prioritas bagi pemerintah. Gunakanlah 30 persen APBD Sumbar bagi sektor pendidikan itu berdasarkan skala prioritas,” terangnya menjelaskan.
Kosim mengingatkan, pemerintah daerah Sumatra Barat juga perlu memastikan dan mendorong setiap pelajar berprestasi melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi yang berkualitas dengan penyediaan beasiswa yang didanai pemerintah daerah atau lembaga lainnya.
“Jika perlu optimalkan kolaborasi berbagai organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, Tampung dan himpunlah ide-ide dan gagasan besar dari mereka untuk kemajuan pendidikan Sumatra Barat kedepannya,” pungkas Kosim mengakhiri. (fzi)
