“Apabila terdapat konflik yang sudah menganggu stabilitas kamtibmas, maka pastikan penggunaan kekuatan dilakukan secara tepat sesuai SOP dengan memegang teguh asas proporsionalitas, legalitas, akuntabilitas, serta nesesitas,” ujarnya.
Khusus terkait bencana alam, koordinasikan dengan TNI, BNPB, BMKG, Basarnas dan stakeholder lainnya guna memetakan daerah rawan, sehingga bencana dapat dimitigasi dan mempersiapkan fasilitas pencoblosan di lokasi pengungsian.
Untuk masalah terorisme juga harus menjadi perhatian serius. Pada penyelenggaraan Pemilu 2019 terdapat enam aksi serangan teror dan ini tidak boleh terjadi di Pemilu 2024.
“Optimalkan preventive strike agar pelaku teror berhasil ditangkap sebelum melancarkan aksinya, sehingga kita bisa memastikan tidak ada letupan sekecil apapun pada Pemilu 2024,” katanya.
Selanjutnya terkait tindak pidana pemilu, lakukan koordinasi dan kolaborasi antar Pilar Sentra Gakkumdu, agar penanganan pelanggaran serta penyelesaian tindak pidana pemilu dapat dilakukan secara profesional serta transparan, sehingga mendapatkan legitimasi dari masyarakat.
Sementara itu, Kapolda Sumbar saat diwawancarai oleh media, mengungkapkan jumlah kekuatan yang akan dilibatkan selama OMB sebanyak 3/4 kekuatan.
“Jumlah personel Polda Sumbar dan jajaran (Polres) sepertiga kekuatan yang dikerahkan, sekitar delapan ribuan personel,” kata Suharyono.
