“Karena kemenangan politik dianggap ditentukan uang, maka segelintir orang kaya yang juga menguasai partai politik sering memajukan yang berasal dari lingkaran keluarga terdekat tanpa peduli kapasitas dan kompetisi mereka,” ucap Arifki.
Ia menilai, memajukan kandidat Caleg atau Calon Kepala Daerah yang memiliki pertalian darah, sebenarnya tidak seratus persen salah selama kandidat yang diusung memang memiliki kompetensi diri yang mumpuni.
Namun apabila kandidat yang dipaksakan maju tanpa kemampuan akhirnya memenangkan sebuah kontestasi pertarungan politik, sebut dia, jangan heran jika nantinya mereka malah akan menggiring dan memprioritaskan kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada kepentingan keluarga atau kelompok dibandingkan kepentingan masyarakat luas.
“Politik dinasti juga sangat berbahaya dari segi kebijakan. Terutama jika misalnya sang bapak berhasil menjadi bupati dan anaknya menjadi ketua DPRD atau sebaliknya. Kondisi ini akan menyulitkan masyarakat untuk mengawal isu-isu strategis publik karena kadang kala keputusan bisa lahir dari meja makan saja,” jelasnya.
Politik dinasti yang terjadi di level pemerintahan eksekutif dan legislatif daerah ini, tegas Arifki pada akhirnya juga membuat distribusi kebijakan tidak merata dan hanya terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu saja.
“Politik dinasti menyebabkan diskusi pejabat eksekutif dan legislatif hanya formalitas. Padahal sebenarnya, diskusi pengambilan kebijakan telah berlangsung secara lebih dalam di balik meja makan. Ini yang kita khawatirkan, ruang aspirasi jadi tidak adil bagi semua orang” ucapnya.
