Dalam konteks perpolitikan Sumatra Barat yang saat ini diketahui masih dikuasai dan didominasi oleh trah-trah politik besar, lanjut Arifki, masyarakat perlu disadarkan dan diberikan penjelasan terkait dengan bahaya laten politik dinasti.
Sebab bagaimanapun, seluruh jabatan publik, sudah sepantasnya diisi oleh figur terbaik yang dipilih bukan hanya karena dia adalah bagian dari keluarga tertentu saja. Namun lebih dari itu, mereka mesti figur-figur terbaik nan terpilih lewat cara-cara yang sah dan demokratis.
Lanjut ia sampaikan, Politik Dinasti disebabkan oleh tidak berjalannya sistem kaderisasi dan rekrutmen politik yang semestinya dijalankan oleh partai politik. Macetnya kaderisasi parpol ini, akhirnya membuat masyarakat memilih sosok pemimpin berdasarkan kekuatan modal finansial politik saja.
“Namun ketika masyarakat menganggap uang adalah faktor penentu kemenangan politik, ini sudah tidak fair lagi. Masak iya dengan kegagalan partai politik, para oligarkis merasa bahwa dialah yang paling layak hanya karena mereka telah mengeluarkan banyak uang untuk mendanai partai politik,” pungkasnya. (h/fzi)
