Gubernur Mahyeldi menekankan, tidak hanya Dinas Perhutanan, tapi seluruh stakeholder lintas sektor ikut terlibat. Sehingga program perhutanan sosial yang salah satunya dirasakan oleh warga Pagadih ini, dapat menjadi jawaban atas persoalan kemiskinan.
Dijelaskan Kepala Dinas Perhutanan Yozarwardi, hingga Juli 2023 tercatat capaian luas kawasan perhutanan sosial di masyarakat adalah 287.554 ha dari rencana 500.000 ha. Dengan 205 unit skema hutan perhutanan sosial yang berdampak pada 175.892 KK. Capaian ini berkontribusi pada 12,9% penduduk yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
“Capaian luas kawasan sudah lebih dari 50% yang dilakukan dalam bentuk skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan. Skema ini dilaksanakan langsung oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama,” terang Yozarwardi.
Ia menambahkan, program unggulan sistem pengelolaan perhutanan sosial di Sumbar tersebut saat ini telah menjadi percontohan pengelolaan perhutanan sosial di tingkat nasional. Perhutanan sosial di Sumbar, diharapkan dapat mengubah tata kelola hutan menjadi model pengelolaan bersama masyarakat dan negara yang dapat memberi jaminan kelestarian sumber daya hutan dan kemandirian ekonomi masyarakat.
Sementara itu mewakili masyarakat setempat, Wali Nagari Pagadih Aliwar berterimakasih atas bimbingan program perhutanan sosial yang terus menggaungkan semangat dan pengetahuan pengelolaan hutan.
“Kami sangat berterimakasih karena setelah mengikuti program perhutanan sosial ini, juga atas binaan WRI, banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Pagadih,” ujar Aliwar. (*)
