HALUANNEWS, JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), Sultan B Najamudin meminta pihak keamanan tidak menimbulkan kegaduhan sosial bangsa dengan tuduhan adanya gerakan makar Negara Islam Indonesia (NII) di tengah bulan Ramadan.
Gerakan NII yang disebut berada di Sumatra Barat (Sumbar) itu, menurut Sultan, harus diselidiki lebih dalam dan spesifik. Dia minta Densus 88 Antiteror tidak bisa menyatakan asumsinya secara tidak berdasar kepada publik.
“Densus 88 tidak boleh gegabah untuk menarik sebuah kesimpulan yang terkesan menuduh. Saya kira, kita semua memiliki pemahaman yang sama bahwa era fundamentalisme agama telah usai, yang kita rasakan sekarang adalah bahwa bangsa ini sedang dikungkung oleh fundamentalis ekonomi,” ujar Sultan, Selasa (19/4/2022).
Menurutnya, tidak elok jika pemerintah khususnya pihak keamanan justru menimbulkan rasa ketakutan publik di tengah suasana pemulihan ekonomi nasional yang dibayangi oleh inflasi bahan pokok masyarakat saat ini.
“Kami mendukung setiap upaya negara dalam menanggulangi aksi kejahatan dengan argumentasi agama. Namun, di tengah suasana Ramadan seperti ini, pemerintah seharusnya lebih utamakan pendekatan keamanan yang mencerahkan dan mendidik masyarakat dalam beragama secara yang positif, bukan justru membuat gaduh dan menimbulkan kecurigaan sosial di antara sesama anak bangsa,” katanya.
Bagi masyarakat, kata Sultan, NII bahkan pandemi Covid-19 tidak lebih berbahaya dari naiknya harga bahan pokok dan energi yang sedang dirasakan masyarakat. Jadi sekarang adalah eranya fundamentalisme ekonomi.
