SIJUNJUNG, HARIANHALUAN.ID — Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Nagari (DPMN) Kabupaten Sijunjung menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis kepada Sekretaris Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Kader Dasawisma se-Kabupaten Sijunjung, di Balairung Kantor Bupati Sijunjung, Muaro Sijunjung, Senin (6/11).
Kegiatan ini dalam menyikapi berbagai permasalahan terkait isu nasional dan isu strategis daerah yang terjadi saat ini, seperti inflasi, tingginya kasus LGBT, dan tingginya angka stunting, termasuk permasalahan kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih rendah di Kabupaten Sijunjung
“Sejauh ini gerakan PKK di Kabupaten Sijunjung telah memperlihatkan dampak yang positif sebagai mitra kerja pemerintah kita,” kata oleh Kepala DPMN Sijunjung, Joni Antonius.
Sudah banyak peningkatan dan capaian dari 10 program pokok dalam PKK yang dirasakan oleh Kabupaten Sijunjung, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).
“Tujuan kegiatan bimtek kali ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan semua pemangku kepentingan yang terkait dengan PKK dan Dasawisma, baik dalam hal administrasi dan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan,” kata Joni.
Dalam sambutannya, Bupati Sijunjung yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sijunjung, Endi Nazir menyampaikan harapan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sijunjung agar kader-kader PKK yang saat ini berjumlah 1600 orang dan kader Dasawisma 3119 orang memiliki potensi yang besar untuk aktif menyosialisasikan 10 program pokok PKK tersebut dengan ide-ide kreatif.
“Kader Dasawisma sendiri dapat menjadi ujung tombak dalam mengawali pengumpulan angka stunting di tiap nagari yang nantinya bisa menjadi data dasar yang akurat dan valid bagi Pemkab. Jika ada masukan terkait program PKK dan Dasawisma, kebetulan sekarang sedang dilakukan penyusunan anggaran tahun 2024 tolong disampaikan akan coba kita wujudkan,” kata Endi.
Ketua TP-PKK Kabupaten Sijunjung, Ny. Riri Benny Dwifa menjelaskan, bimtek kali ini akan berfokus pada pencegahan stunting, dikarenakan saat ini Kabupaten Sijunjung merupakan penyumbang terbesar angka stunting di Sumatera Barat.
“Untuk memberantas angka stunting bukan hanya pekerjaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saja, namun juga merupakan tugas kita bersama, baik PKK dan Dasawisma, karena bisa lebih gampang berkomunikasi dengan masyarakat awam dari segi bahasa,” kata Riri. (h/ogi)
