PADANG, HARIANHALUAN.ID – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menegaskan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Sumbar dalam menyambut suasana Pemilu 2024 mendatang. Termasuk saat menggunakan media sosial (Medsos), agar tidak gegabah sehingga dapat mengganggu prinsip penerapan netralitas ASN itu sendiri dan sanksi tegas menanti.
“ASN harus menggunakan media sosial secara bijak, jangan sampai ikut berpolitik praktis, apalagi sampai menyebarkan ujaran kebencian dan berita bohong,” kata Gubernur Mahyeldi saat menghadiri Apel Gelar Pasukan untuk Kesiapan Pengamanan Pemilu 2024 di Lapangan Taman Imam Bonjol Padang, Rabu (8/11).
Gubernur Mahyeldi mengatakan, netralitas ASN perlu dijaga dalam suasana dan dinamika Pemilu 2024. Sebab, selain merupakan amanat dari undang-undang, netralitas ASN juga bertujuan agar pelayanan kepada masyarakat selama masa kontestasi politik sedang berlangsung juga tidak terganggu.
“Apabila netralitas ASN terganggu dan terlibat dalam politik, maka akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, sebagai ASN harus senantiasa mempedomani aturan-aturan yang ada terkait netralitas ini,” kata Gubernur lagi.
Untuk menjaga netralitas ASN di Sumbar, Gubernur Mahyeldi telah mengeluarkan Surat Edaran Gubernur No.10 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
“Mudah-mudahan Pemilu kita tahun depan terjaga, berlangsung demokratis dan lancar, sehingga masyarakat juga terdidik dan terbina dengan baik. ASN betul-betul harus berada di posisi tengah, sesuai aturan yang ada,” harapnya.
Di saat bersamaan, Danrem 032/Wirabraja, Brigjen TNI Rayen Obsersyl mengatakan, bahwa secara umum kondisi menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 di Sumbar dalam suasana aman dan terkendali .
“Saya sudah berkoordinasi dengan Kapolda Sumbar. Secara umum, menjelang pelaksanaan Pemilu tahun depan itu tidak ada masalah. Masyarakat Minangkabau itu cinta damai. Boleh beradu argumen, tetapi tidak adu fisik. Mari sama-sama kita ciptakan Pemilu yang cinta damai,” ucapnya
Senada dengan itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar, Ahmad Zakri, menjelaskan, dalam upaya mensosialisasikan netralitas ASN pada Pemilu 2024 mendatang, pihaknya telah menyebarkan Surat Edaran kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkungan Pemprov Sumbar
“Surat edaran itu juga diperkuat dengan penandatanganan pakta integritas oleh masing-masing pegawai. Sementara pemantauan, nantinya akan dilakukan oleh atasan masing-masing pegawai,” ungkapnya.
Ahmad Zakri menambahkan, sanksi yang akan dijatuhkan kepada setiap ASN yang terindikasi melanggar netralitas ASN, akan disesuaikan dengan tingkat dan jenis kesalahan yang dilakukan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Kepala (Perka) Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
“Pada intinya seluruh ASN dilarang memposting pesan-pesan yang berisi dukungan atau ajakan mendukung seseorang di media sosial. Baik dalam bentuk like maupun share. Kita minta kepada seluruh ASN agar lebih berhati hati dalam bermedia sosial sehingga tidak terjebak kepada pelanggaran yang menyebabkan kerugian bagi yang bersangkutan,” tutupnya. (h/fzi)
