“Oleh sebab itu perkembangan ekonomi dan keuangan syariah serta halal lifestyle, mulai dilirik oleh banyak negara di dunia sebagai salah satu unsur penting untuk pengembangan sumber-sumber pertumbuhan baru, guna menopang perekonomian yang berkelanjutan,” ucapnya.
Mahyeldi juga menyebut di seluruh Indonesia telah berdiri 24 Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).
KDEKS Sumbar merupakan salah satu pelopor yang telah berkontribusi mendorong percepatan kontribusi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
Guna mempercepat hal itu, pemerintah pusat bahkan telah mengeluarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang pedoman penyusunan APBD yang juga memuat panduan terkait pengalokasian anggaran untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
“Semoga Sumbar tetap terdepan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, dan bisa menjadi pusat pengembangan industri halal di Indonesia sebagaimana diharapkan Bapak Wakil Presiden Ma’ruf Amin,” ucap Gubernur menutup sambutannya. (h/fzi)
