Akhiro Murio mengatakan bahwa, meskipun sudah dilaksanakan Rakor dan melakukan pencegahan, pelanggaran administrasi dalam Pemilu masih mungkin terjadi.
“Celah mungkin ada, tapi kami selalu mengantisipasi melalui komunikasi dengan stakeholder terkait dan tetap melakukan imbauan kepada Parpol baik secara tulisan yang sudah dilaksanakan pasca penetapan DCT dan berkomunikasi langsung terkait larangan yang tidak boleh mereka lakukan,” tuturnya.
Dia mengatakan, seluruh yang terlibat dalam Pemilu berkemungkinan melakukan pelanggaran administrasi tersebut. “Sebelum kemungkinan itu terjadi, kami memastikan imbauan tersebut sudah sampai kepada mereka karena kami mengarahkan imbauan itu kepada pimpinan Parpol. Maka kami selalu meminta kepada Pimpinan Parpol untuk menyampaikan kepada jajarannya untuk taat pada aturan tahapan Pemilu,” kata Akhiro Murio.
Ia berharap, Parpol bisa membangun koordinasi dan komunikasi dengan Bawaslu sehingga tidak ada kemungkinan terjadinya pelanggaran “Jika ada keraguan, Parpol bisa berkomunikasi dengan Bawaslu ataupun melalui Panwascam, karena dalam hal ini harus ada kesepahaman. Kami berharap terbangunnya komunikasi yang baik ke Parpol dan Parpol juga berkomunikasi dengan jajarannya untuk mengimbau terkait APK dan melarang kampanye sebelum masa kampanye,” ujarnya. ((h/mg-ipt)
