Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kota Sawahlunto Afridarman menyebut opini WTP dari BPK itu kini menjadi kriteria utama atau syarat mutlak untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat.
“Selain sebagai cerminan kepatuhan pada regulasi dalam mengelola keuangan, WTP sekarang juga menjadi indikator persyaratan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bisa mendapat insentif dari pemerintah pusat. Dengan WTP sekarang, itu artinya dari sejumlah syarat yang dibutuhkan Sawahlunto telah memenuhi salah satunya,” kata Afridarman.
Lebih lanjut disebutkan Afridarman, syarat mendapatkan insentif daerah tersebut ada tiga, yakni Pemerintah daerah bisa mendapatkan dana segar melalui DID dengan tiga syarat utama, yakni pertama meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), kedua penetapan Peraturan Daerah (Perda) APBD tepat waktu dan ketiga implementasi e-goverment (e-budgeting dan e-procurement).
Ketua DPRD Kota Sawahlunto Ny. Eka Wahyu mengapresiasi capaian WTP yang diraih Pemko Sawahlunto itu sambil berpesan agar prestasi itu dapat terus dipertahankan.
Dalam menerima opini WTP yang diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar Yusnadewi itu, Wali Kota Deri Asta didampingi oleh Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto Dr.dr.Ambun Kadri, MKM, Ketua DPRD Kota Sawahlunto Eka Wahyu, Inspektur Kota Sawahlunto Isnedi dan Kepala BPKAD Afridarman beserta sejumlah jajaran. (*)
