Di antara skenario antisipatif yang dapat dilaksanakan, adalah mendirikan Posko Terpadu Nataru 2023/2024, optimalisasi pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, fasilitas pendukung pada titik strategis lalu lintas, serta penempatan fasilitas kesehatan 24 jam di posko terpadu.
Termasuk juga pengaturan rest area dan fasilitas pendukung untuk menghindari kerumunan, memastikan dan memantau kesiapan simpul transportasi, serta memastikan kesiapan sarana transportasi untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat. “Terutama soal aktivitas di perlintasan kereta api yang sering menyebabkan kecelakaan fatal,” katanya.
Hansastri juga menilai penting untuk melakukan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat yang hendak bepergian terkait kondisi cuaca, di mana sangat berpotensi rawan longsor, sehingga dapat menutup sebagian badan jalan dan menimbulkan potensi yang membahayakan bagi pengguna jalan.
“Kami berharap dengan adanya rapat hari ini, aparatur pemerintah di semua sektor dapat melakukan sinkronisasi, bersinergi, dan berkomitmen sehingga dapat meminimalisasi permasalahan di masyarakat, terutama di sektor transportasi,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumbar, Dedi Diantolani melaporkan, rapat digelar untuk melihat kesiapan setiap instansi dalam menyambut momentum penyelenggaraan transportasi selama libur Nataru. Sekaligus juga untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama antarinstansi.
“Semoga kita dapat menyelaraskan langkah-langkah dan kebijakan dalam menghadapi potensi gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas selama penyelenggaraan angkutan Nataru,” kata Dedi. (h/dan)
