Selain itu, Anggota Komisi 1 DPR RI itu juga menghadiri Sidang Komisi Eksekutif GOPAC dimana ia sendiri merupakan Wakil Ketuanya. Sebagai Presiden GOPAC Chapter ASEAN atau yang dikenal SEAPAC, Fadli menyampaikan beberapa program yang telah dilaksanakan selama periode 2022-2023 mulai dari penguatan kapasitas SDM yaitu kursus anti-korupsi bagi staf parlemen bekerjasama dengan Westminster Foundation for Democracy (WFD) di London, Inggris, penguatan jejaring regional dan global melalui kehadiran pada Sidang Umum Parlemen ASEAN/ ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-44 di Jakarta awal Agustus lalu, Sidang Umum parlemen dunia atau Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-146 dan 147 masing-masing Bahrain dan Angola, hingga Sidang dan Konferensi SEAPAC yang mengangkat tema “Parliamentary Actions on Political Finance Oversight and Combating Green Corruption in Southeast Asia”.
Yang terbaru, Fadli Zon juga melaporkan partisipasinya dalam Forum Parlemen atau the 10th Forum of Parliamentarians (FoP) yang menjadi salah satu agenda khusus dari the 10th Conference of the State Parties to UN Convention against Corruption (CoSP UNCAC), konferensi negara pihak dari konvensi PBB melawan korupsi yang diselenggarakan di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat pada 11-15 Desember 2023. Persiapan Sidang CoSP UNCAC dan FoP berikutnya yang rencananya akan dihelat akhir 2025 mendatang di Doha, Qatar juga turut menjadi topik bahasan Sidang Komite Eksekutif GOPAC tersebut.
Sejalan dengan itu, Fadli terus menyerukan pentingnya peran parlemen yang lebih konkret terutama dalam mendukung implementasi dari beragam aturan UNCAC. Menurutnya, peran parlemen tidak hanya meratifikasi, tapi juga menerjemahkan ke dalam berbagai produk legislasi, pengawasan pelaksanaan UNCAC, serta memastikan keberpihakan anggaran untuk mendukung program-program pemberantasan korupsi.
Mengingat referensi kebijakan anti-korupsi pada level regional masih kurang seperti yang terjadi di ASEAN, Fadli menilai pentingnya terus memperkuat jaringan antar parlemen dalam memberantas korupsi seperti melalui SEAPAC dan GOPAC. Berkaitan dengan itu, Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 itu juga menyerahkan beberapa inisiatif dan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di ASEAN yang terangkum dalam dokumen SEAPAC Regional Action Plan Proposal 2023-2025 beserta kebutuhan pendanaannya. Dokumen proposal tersebut diterima langsung dan disambut positif oleh Ketua GOPAC yaitu Ali Bin Fetais Al Marri dan para Anggota Komisi Eksekutif lainnya. (h/dj)
