Selain ekspansi kebun Gambir serta penerbitan izin tambang Galian C di dalam kawasan hutan, menurut Tommy, bencana banjir dan longsor yang terjadi di wilayah Luhak Nan Bungsu itu, juga ikut disebabkan oleh tidak terkendalinya aktivitas pembalakan liar atau illegal logging yang terjadi di hulu DAS Kampar tepatnya di daerah Pangkalan.
Kondisi ini bahkan telah terbukti menyebabkan daerah Pangkalan selalu menjadi wilayah langganan banjir setiap kali memasuki musim penghujan. Namun sayangnya, pemerintah daerah setempat terlihat belum memiliki langkah-langkah mitigasi yang konkret dan jelas meskipun di daerah tersebut telah berulang kali ditemukannya aktivitas illegal logging.
“Di daerah Pangkalan, banjir sebenarnya sudah menjadi siklus bencana tahunan, Pemda seharusnya melakukan mitigasi. Apalagi selama ini daerah Pangkalan khususnya kawasan hulu DAS Kampar adalah daerah rawan illegal logging,” ungkapnya,
Tommy menambahkan, alih fungsi lahan di Kabupaten Lima Puluh Kota, tidak hanya terjadi di daerah Pangkalan saja. Kondisi yang sama bahkan juga dialami oleh tiga Nagari yang berada di kawasan Geopark Harau yang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di daerah tersebut.
Berdasarkan analisis citra satelit, sebut Tommy, tiga daerah yang berada di sekitaran Geopark Harau, yakninya di Nagari Harau, Taruang-Taruang dan Solok Bio-Bio juga telah mengalami deforestasi sedemikian parahnya. Hal itu terbukti dengan terendam banjirnya kawasan wisata Harau beberapa waktu lalu.
“Setidaknya selama 20 tahun terakhir, sudah hilang lebih 1.000 hektare kawasan hutan lindung di 3 nagari kawasan Harau. Seperti di Nagari Harau 880 hektare, Nagari Solok Bio-Bio 244 hektare dan Nagari Tarantang 131 hektare. Kalau kondisi ini dibiarkan, ancaman bencana lebih besar bisa terjadi kapan saja,” pungkasnya. (h/ fzi)
