Dikatakan Zulkenedi, dari informasi yang disampaikan OPD terkait dari Pemprov, hal yang menjadi kendala dalam penyaluran bantuan ada dua. Pertama, karena masih dilakukan verifikasi ulang terhadap 1.171 unit hunian yang sebelumnya diajukan untuk menerima. Kedua, karena verifikasi ulang masih berjalan, berdasarkan regulasi yang ada bantuan belum bisa disalurkan.
“Kendati demikian, saya sebagai Ketua Komisi IV DPRD Sumbar maupun secara pribadi meminta pemerintah daerah serius dalam menangani ini, baik dalam monitoring, koordinasi, kapan perlu ini harus sedikit menekan kepada Pemda Pasaman Barat,” tukasnya.
Politisi Golkar ini menambahkan, bicara tentang verifikasi, semestinya sebelum diajukan data yang ada sudah akurat. Karena tidak akan bisa juga diajukan usulan tanpa verifikasi yang akurat.
“Jika verifikasi di awal akurat, walaupun dilakukan verifikasi ulang hasilnya pasti tidak jauh berbeda, sehingga proses penyaluran bisa disegerakan. Tapi kalau sampai ratusan tereliminir saat dilakukan verifikasi ulang, menurut saya ini adalah sebuah pekerjaan yang tidak bagus dari pemerintah daerah, sementara verifikasi ini kan sebelumnya telah dilakukan secara berjenjang, mulai dari jorong, nagari, kecamatan, baru kabupaten?” tukasnya. (h/len)
