PADANG, HARIANHALUAN.ID — Dinamika Pemilu 2024 yang terus bergulir tidak boleh menggerus demokrasi yang berdampak pada menyempitnya ruang kebebasan masyarakat sipil masyarakat, krisis politik lingkungan, hingga marginalisasi masyarakat adat di Sumatera Barat (Sumbar).
Hal ini menjadi sorotan utama dalam diskusi publik 19 Tahun Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang Sabtu, (27/1). Hadir sebagai pembicara Direktur LBH Padang Indira Suryani, Direktur WALHI Sumbar Wengki Purwanti, Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Charles Simabura, dan Direktur YCMM Rivai Lubis dengan moderator Hendra Makmur dari AJI Padang.
Direktur Pusako Charles Simabura berpendapat, Pemilu 2024 merupakan pertaruhan demokrasi, yang terlihat nyata dimainkan oleh aktor politik.
“Jika 2019 terlihat polarisasi, di Pemilu 2024 kita lihat bagaimana dinasti politik tanpa malu memamerkan hasrat kekuasaan mereka, misal upaya perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode,” ujar Charles.
Pemberangusan demokrasi, imbuh Charles justru dilakukan oleh pemimpin sipil yang sebelumnya diharapkan dapat membawa perubahan positif namun kini menuai kekecewaan.
“Kita sama-sama saksikan bagaimana seorang pemimpin sipil akhirnya berubah haluan dan meninggalkan prinsip-prinsip demokrasi yang pernah dijunjung tinggi,” tambahnya.
