PADANG, HARIANHALUAN.ID— Dugaan skandal upeti atau pungutan tidak sah berpola atasan dan bawahan yang terjadi di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar kini memasuki babak baru.
Wakil rakyat di gedung DPRD Sumbar mencium gelagat tidak beres. Mereka menilai kasus ini berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat pembayar pajak sehingga harus diungkap seterang-terangnya.
Wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) pun telah digulirkan Fraksi Partai Gerindra di DPRD Sumbar pada forum rapat paripurna yang digelar Jumat (1/3/2024) kemarin.
“Kami Fraksi Gerindra DPRD Sumbar mengusulkan dibentuknya panitia khusus terkait dugaan pelanggaran, penyalahgunaan kewenangan, serta dugaan pungutan uang yang tidak sesuai aturan di Bapenda Sumbar,” ujar Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPRD Sumbar Hidayat dalam penyampaiannya.
Menurut Hidayat, pembentukan pansus diperlukan untuk membuka informasi serta dan menjawab pertanyaan publik tentang dugaan pelanggaran, penyalahgunaan kewenangan, serta dugaan pungutan uang yang tidak sesuai aturan di Bapenda Sumbar.
Sesuai UU Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan benar itu semestinya adalah yang transparan, akuntabel, dan komprehensif.
Hidayat menyebutkan, pihaknya melihat adanya ketertutupan arus informasi atau tidak tuntasnya informasi terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan serta dugaan pungutan uang tak sesuai aturan yang terjadi di Bapenda Sumbar.
